Jokowi Diminta Reshuffle Kabinetnya jika Kasus Munir Tak Tuntas

"(Dunia) internasional mempunyai harapan besar ke Jokowi untuk menuntaskan kasus Munir. Caranya bagaimana? Reshuffle kabinet," kata Usman di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Ia menduga, penegak hukum di Indonesia setengah hati menyelesaikan kasus-kasus terkait pelanggaran HAM. Jokowi, kata Usman, harus memilih jaksa agung, kepala polri, dan menteri hukum dan HAM yang lebih peduli pada isu tersebut.

"Kalau memang jaksa agung, kapolri, menkumham, atau pejabat-pejabat penting lainnya tidak menunjukkan kemauan, rasa-rasanya kesempatan Jokowi untuk reshuffle (agar) bisa membuka jalan untuk penuntasan kasus Munir," kata Usman.

Ia menyadari dengan reshuffle, Jokowi berpotensi dijatuhkan oleh pihak tertentu. Menurut Usman, sejak awal memimpin Indonesia, Jokowi telah berhadapan dengan kekuatan besar yang mengekangnya. "Saya harap krisis yang dihadapi Jokowi tidak dihadapi untuk Munir. Persoalan HAM di Indonesia (merupakan) kewajiban negara untuk membongkar," kata Usman.