Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Saingan, Wiranto Kembali Jadi Ketua Umum Hanura

Kompas.com - 15/02/2015, 11:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wiranto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020. Keputusan tersebut diambil dalam Munas II Hanura yang dihelat pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah.

"Semua peserta Munas II Hanura telah menyepakati secara aklamasi untuk meminta Wiranto sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2015-2020," kata Afifudin, koordinator seksi persidangan pada Munas II Hanura, melalui keterangan pers, Minggu (15/2/2015).

Selanjutnya, kata Afifudin, semua kader memercayakan Wiranto sebagai Ketua Umum terpilih untuk memiliki hak prerogatif dalam menyusun struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura periode 2015-2020, dengan dibantu empat anggota formatur yang terdiri dari dua unsur DPP dan dua Unsur DPD.

"Saya yakin struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura akan diisi oleh kader-kader muda yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi," ujar dia.

Meski tak ada perubahan di pucuk pimpinan partainya, Afifudin optimistis nasib Hanura pada Pemilu 2019 mendatang akan lebih baik dari Pemilu 2014 lalu. Pada pemilu legislatif lalu, Hanura hanya mendapat 5,26 persen suara yang akhirnya membuat partai itu gagal mengusung capres ataupun cawapres.

"Pendamping Pak Wiranto harus diisi orang orang yang siap bekerja dan memiliki manajemen melayani dalam membangun tata kelola Partai Hanura ke depan dan saya juga optimistis Partai Hanura ke depan akan lebih besar dan akan masuk lima besar pada Pemilu 2019," ujar Afifudin yang juga Ketua DPP Pemuda Hanura ini.

Kaderisasi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menuturkan, Hanura seperti partai politik Indonesia lainnya yang cenderung belum sungguh-sungguh menjadi pilar utama demokrasi dan aset negara. Penggagas dan pendiri partai cenderung menjadi pemilik sekaligus tokoh sentral. Ini membuat budaya politik yang terbangun cenderung dari atas ke bawah, mengedepankan senioritas, dan kurang transparan.

”Dampak negatifnya sirkulasi elite kurang lancar, pergantian ketua umum partai atau regenerasi partai mandek,” katanya.

Parpol yang seharusnya menjadi rumah demokrasi dan tempat para kader berlatih melaksanakan nilai-nilai demokrasi, seperti kontestasi dalam munas atau kongres, menjadi tidak mungkin.

”Jika di internal partai saja para kader tak dibiasakan berkontestasi dalam artian positif, bagaimana kader-kader harus menghadapi kontestasi di pemilu atau pilkada?” tanya Siti.

Tentunya segenap komponen Partai Hanura menginginkan partainya terus berkembang. Jadi, jika Wiranto kembali dipilih untuk memimpin, menjadi tanggung jawab semua kader partai itu untuk menjadikan Hanura sebagai rumah demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com