Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poros Maritim Dunia akan Didukung Program Indonesian Satellite

Kompas.com - 12/02/2015, 16:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, program Indonesian Satellite (Inasat) akan mendukung visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Wilayah NKRI dengan luas daratan 1,9 juta km2 dan lautan 5,8 juta km persegi membutuhkan sarana teknologi satelit guna menginventarisasi dan memantau kondisi wilayah Nusantara selama 24 jam nonstop," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto serta Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin.

Hasil pertemuan tersebut adalah kesepakatan melanjutkan Inasat yang merupakan program pembangunan satelit penginderaan jauh nasional karya anak bangsa.

Indroyono menjelaskan, Inasat akan dikembangkan dengan menghimpun kemampuan nasional yang sudah dikuasai saat ini. Sehingga, Indonesia dapat mandiri di bidang satelit, stasiun bumi, dan aplikasi teknologi penginderaan jauh.

"Penerapan teknologi penginderaan jauh di Indonesia saat ini sudah semakin luas, baik untuk penanganan kebakaran hutan, penanggulangan banjir, perencanaan wilayah provinsi, kabupaten, kota, penindakan illegal fishing maupun pemantauan terumbu karang, oseanografi, dan hidrografi," tuturnya.

Sedangkan di bidang penguasaan teknologi stasiun bumi satelit penginderaan jauh, katanya, telah dibangun stasiun bumi satelit di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, BMKG Jakarta, dan Indeso, Perancak, Bali selatan.

"Kemampuan membangun satelit telah dikuasai Lapan dengan hadirnya satelit mikro penginderaan jauh, yang diberi nama Satelit Lapan A-1 dan saat ini sudah beroperasi selama lima tahun dari target beroperasi hanya tiga tahun," katanya.

Dalam waktu dekat, Menko Maritim akan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri guna mendengarkan paparan program Inasat, sehingga dapat diambil kebijakan pemerintah selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com