Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 06:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) menilai, kinerja Kabinet Kerja belum maksimal karena perhatian Presiden Joko Widodo tersedot pada kisruh politik dan hukum. Hal itu dikatakan Ketua Bara JP Sihol Manulang kepada Kompas.com, Rabu (28/1/2015).

"Semboyan kerja, kerja, kerja dalam 100 hari pertama ini banyak diganjal kisruh politik. Ini membuat fokus pembangunan ekonomi dan sosial jadi terganggu," ujar Sihol.

Sihol menyebutkan, kisruh itu, di antaranya, yang terjadi dalam dua pekan terakhir yaitu polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pro dan kontra soal pilihan Jokowi terkait anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut Sihol, kekuatan politik yang berada di belakang Jokowi justru tidak memberikan dukungan penuh dan terkesan mengamankan kepentingan politiknya sendiri. Sihol menilai, hal itu terlihat dari sejumlah manuver yang dilakukan kader PDI Perjuangan. Pertama, kata dia, PDI-P terlihat gencar mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, publik menolak mengingat catatan rekam jejaknya atas dugaan kepemilikan rekeningtak wajar. Penetapan statusnya sebagai tersangka justru tak menyurutkan dukungan kepadanya.

Kedua, lanjut Sihol, saat pelaksana tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristianto menyebutkan lobi politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dan ketiga, kader PDI-P Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Bareskrim atas tuduhan memerintahkan saksi memberi keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.

Ketiga manuver itu, menurut Sihol, mengacaukan persepsi piblik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Rakyat kecewa dan pasti akan mengadili mereka di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pileg 2019 mendatang. Sudah pasti itu," ujar Sihol.

Sihol berpendapat, ke depan, koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Koalisi Indonesia Hebat, harus mewakili aspirasi rakyat dan jangan melawan arus keinginan rakyat. Ia mengingatkan, partai-partai pendukung pemerintah harus mengingat pengalaman tahun 1999 di mana PDI-P memperoleh suara besar, namun anjlok pada Pemilu 2004.

"Kalau begini terus, dukungan ke partai KIH menurun dalam Pileg 2019, sementara dukungan ke Jokowi malah semakin besar," ujar Sihol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com