Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tim Independen Sebaiknya Ungkap Dugaan Keterlibatan Perwira Tinggi Polri"

Kompas.com - 28/01/2015, 02:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus mampu mengungkap akar permasalahan dari perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Penyelesaian kisruh antara KPK dan Polri sebaiknya dengan mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri," kata Arsul Sani di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Menurut Arsul Sani, Tim Independen yang beranggotakan sembilan orang ahli memiliki tanggung jawab berat, yakni mengungkapkan secara jernih fakta-fakta di balik kekisruhan antara KPK dan Polri. Dalam hal ini, kata dia, Tim Independen harus mampu mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait dengan penetapan status tersangka terhadap calon kepala Polri, Komjen Pol Budi Gunawan, serta penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

"Dalam menjalankan tugasnya, Tim Independen diharapkan dapat membuka diri terhadap informasi atau fakta-fakta penting dari masyarakat, termasuk adanya sinyalemen keterlibatan beberapa perwira tinggi di lingkungan Polri," katanya.

Menurut kabar yang beredar, kekisruhan antara KPK dan Polri ini terkait dengan adanya persaingan di antara sejumlah perwira tinggi Polri untuk menjadi kepala Polri.

Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo terdiri dari pakar hukum tata negara Jimly Asshidique; mantan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Oegroseno; pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar; pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana; mantan Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas; mantan Wakil Ketua KPK, Tumpak Hatorangan; dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com