Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Akan Panggil Tim Tujuh dan Bupati Kotawaringin Barat

Kompas.com - 27/01/2015, 15:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga akan memanggil tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri.

Komnas HAM menilai, kordinasi dengan tim tersebut sangat penting karena tim yang terdiri dari tujuh orang ini memiliki tujuan yang sama dengan Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK bentukan Komnas HAM.

"Kita juga akan mengundang tim tujuh, kalau tidak salah Pak Jimly, Pak Ogeroeseno dan lain-lain sudah konfirmasi lusa (hadir). Mereka akan datang ke Komnas Ham untuk membicarakan hal-hal yang terkait penyelidikan Komnas HAM," kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Nur Kholis di Kantornya, di Jakarta, Selasa (27/1/2015) siang.

Selain itu, Komnas HAM juga akan memanggil Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar. Hal ini terkait dengan penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim.

Bambang yang saat itu berprofesi sebagai pengacara, ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan meminta saksi memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada yang terjadi di Kotawaringin Barat. (baca: Usut Penangkapan Bambang, Komnas HAM Akan Panggil Wakapolri dan Kabareskrim)

"Bupati kota Waringin Barat dan seterusnya, pihak-pihak terkait semua akan kita panggil," ujar Nur Kholis.

Komnas HAM berharap dengan pemanggilan seluruh pihak terkait, penyelidikan ini dapat segera diselesaikan. Nantinya, hasil penyelidikan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dijadikan sebagai rekomendasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com