Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD : Prajurit Siaga di Markas, Tidak Diturunkan Jaga di KPK

Kompas.com - 25/01/2015, 13:07 WIB
Robertus Belarminus

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) menyatakan tidak menurunkan personil untuk melakukan penjagaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Mabes TNI AD menyatakan, hanya menyiagakan prajuritnya di markas-markas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Infanteri Wuryanto, pernyataan ini untuk meluruskan pemberitaan yang berkembang bahwa TNI AD menurunkan prajuritnya untuk menjaga KPK.

"Jadi di gedung KPK tidak dilaksanakan pengamanan secara khusus. Situasi-nya kondusif. Apabila ada terlihat anggota, dipastikan mereka adalah anggota dari Kodim atau Koramil, dalam hal ini Koramil 06 Setiabudi (dan) Kodim 0504/Jakarta Selatan yang kebetulan gedung KPK berada di wilayahnya," kata Wuryanto, melalui siaran persnya, Minggu (25/1/2015).

Dia menegaskan, personil Kodim dan Koramil yang ada di KPK sifatnya hanya memantau dan tidak bersenjata. Lebih lanjut, dirinya mengatakan situasi yang sebenarnya saat ini para prajurit TNI AD melaksanakan siaga di satuan masing-masing.

"Situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah benar TNI AD melaksanakan siaga, seperti yang disampaikan Kapuspen TNI. Namun mereka siaga disatuan masing-masing," sebutnya.

"Perlu masyarakat mengetahui bahwa semua satuan operasional jajaran TNI AD melaksanakan siaga dan siap untuk di gerakan sewaktu-waktu dengan kekuatan sepertiga dari kekuatan satuan tersebut, dan mereka stand by di markas satuan masing-masing. Ini adalah Prosedur Tetap (Protap) di jajaran TNI AD," ujarnya.

Terkait situasi antara KPK dan Polri, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif.

"Yang penting mari kita jaga Polri, jaga KPK agar tetap dapat melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang paling penting kita jaga Indonesia tercinta tetap damai dan aman," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com