Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abdee "Slank" Menolak Jabatan dalam Badan Ekonomi Kreatif

Kompas.com - 22/01/2015, 13:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Gitaris grup Slank, Abdee Negara, menolak menjadi calon direktur dalam Badan Ekonomi Kreatif. Ia menilai, masih banyak calon lain yang bisa menduduki posisi tersebut, dan ia masih ingin melanjutkan kariernya di dunia musik.

Abdee mengakui bahwa ia termasuk salah satu penggagas badan yang mengurus 14 subsektor, termasuk seni kriya, pertunjukan, musik, film, fashion, games, arsitektur, dan periklanan tersebut. Ia juga membenarkan bahwa rekan-rekan yang bergerak dalam industri kreatif mendorongnya untuk masuk dalam badan tersebut. Namun, secara tegas ia nyatakan tidak menginginkan posisi apa pun dalam badan itu.

"Saya tidak punya minat di sana. Menurut saya, yang bekerja di sana haruslah yang menguasai bidangnya, profesional, dan punya waktu. Saya masih ingin melanjutkan karier di musik," kata Abdee kepada Kompas.com, Kamis (22/1/2015) siang.

Abdee menuturkan, hingga kini belum ada tawaran apa pun dari pemerintah agar dirinya masuk dalam struktur Badan Ekonomi Kreatif. "Kalaupun ada tawaran, saya pasti menolak," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi mengatakan bahwa Badan Ekonomi Kreatif ini akan dipimpin oleh 10 hingga 12 direktur. Menurut Sofjan, Abdee diusulkan menjadi salah satu calon pimpinan dalam badan tersebut. (Baca: Abdee "Slank" Jadi Calon Direktur Badan Ekonomi Kreatif).

"Saya pikir ketuanya kira-kira yang diumumkan di koran, arahnya ke sana. Itu juga diusulkan teman-teman dari ekonomi kreatif, termasuk Abdee dari Slank. Akan tetapi kan ada 10 hingga 12 direkturnya. Nah, sekarang saya enggak tahu, sudah macam-macam kegiatan," kata Sofjan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu.

Menurut Sofjan, Badan Ekonomi Kreatif seharusnya diresmikan pada Januari ini. Namun, dia mengaku belum tahu persis mengenai rencana peresmian badan baru tersebut.

Presiden Joko Widodo memisahkan bidang ekonomi kreatif dengan Kementerian Pariwisata. Bidang ekonomi kreatif ini nantinya akan diurusi oleh Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini akan berada satu level di bawah kementerian.

Saat kampanye pilpres lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla sempat berjanji akan menggerakkan sektor ekonomi kreatif. Ide ini bahkan menggerakkan kalangan pegiat seni untuk membantu Jokowi-JK pada pilpres lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com