Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Ingin Jokowi Ditekan Lantik Budi

Kompas.com - 20/01/2015, 16:47 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan konstituen dan pemilih partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), sama-sama tidak menginginkan partai pendukung pemerintah menekan Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

"Rata-rata pemilih partai di dalam KIH dan KMP hanya di bawah 30 persen yang ingin politisi KIH menekan Jokowi untuk tetap melantik Budi yang sudah menjadi tersangka (korupsi)," ujar peneliti LSI Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei, di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (20/1/2015).

Berikut hasil survei yang dilakukan LSI:

Konstituen PDI-P: Sebanyak 28,20 persen responden tetap ingin KIH menekan Jokowi dan 60,30 persen responden tidak ingin Jokowi ditekan. Sebanyak 11,50 persen tidak menjawab.

Konstituen PKB: Sebanyak 23,65 persen tetap ingin KIH menekan Jokowi dan 68,42 persen memilih tidak ingin Jokowi ditekan. Sebanyak 7,93 persen tidak menjawab.

Konstituen Partai Nasdem: Sebanyak 34,16 persen ingin KIH menekan Jokowi dan 54,73 persen tidak ingin Jokowi ditekan. Sebanyak 11,11 persen responden lain memilih tidak menjawab.

Konstituen Hanura: Sebanyak 5,62 persen mendukung KIH untuk menekan Jokowi dan 87,76 persen menginginkan agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 6,62 persen tidak menjawab.

Konstituen Partai Golkar: Sebanyak 22,86 persen meminta KIH tetap menekan Jokowi dan 66,67 persen meminta agar KIH tidak menekan. Sementara, 10,47 persen memilih tidak menjawab.

Konstituen PAN: Sebanyak 11,51 persen meminta KIH tetap menekan Jokowi dan 83,13 persen ingin agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 5,36 persen tidak menjawab.

Konstituen PKS: Sebanyak 17,92 persen meminta agar KIH menekan Jokowi dan 74,51 persen ingin agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 7,57 persen lainnya tidak menjawab.

Konstituen PPP: Sebanyak 4,21 persen meminta KIH untuk menekan Jokowi dan 85,32 persen ingin agar Jokowi tidak ditekan. Sebanyak 10,47 persen tidak menjawab.

Konstituen Gerindra: Sebanyak 23,81 persen ingin agar KIH menekan Jokowi dan 69,57 persen meminta agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 6,62 persen tidak menjawab.

Berdasarkan hasil survei, hanya Demokrat yang mayoritas pendukungnya ingin KIH menekan Jokowi untuk tetap melantik Budi sebagai Kapolri. Sebanyak 60,95 persen ingin agar KIH menekan Jokowi dan 33,33 persen menginginkan agar KIH tidak menekan Jokowi. Sebanyak 5,72 persen memilih tidak menjawab.

LSI melakukan pengumpulan data terhadap 1200 responden di 33 provinsi pada 17-18 Januari 2015, melalui perangkat aplikasi yang dihubungkan melalui ponsel pintar. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com