Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso: Di Koalisi, Hanya PKPI yang Minta Pelantikan Budi Gunawan Ditunda

Kompas.com - 19/01/2015, 16:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengungkapkan penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka sempat dibicarakan bersama partai koalisi. Namun, saat itu hanya PKPI yang meminta agar Budi ditunda pelantikannya, sementara partai lain mendorong Presiden Joko Widodo untuk melantik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.

"Yang saya sarankan persis itu (penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan), walaupun saya berseberangan dengan yang lain," ujar Sutiyoso di Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2015).

Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menilai, keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Jokowi adalah jalan tengah. Di satu sisi, Presiden tetap menghormati keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah meloloskan Budi. Sisi lainnya, Presiden menghormati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mengusut kasus Budi.

Sutiyoso tidak mau menjelaskan lebih lanjut soal alasan partai lainnya tetap menginginkan Budi Gunawan. Dia hanya meminta agar KPK mempercepat penyelidikan terhadap Budi Gunawan sehingga diperoleh kepastian.

"Kalau sudah jelas semua, baru kita melantik atau dibatalkan pilih yang baru," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, PDI-P, yang menjadi penyokong utama pemerintah, mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan Presiden Jokowi untuk menunda melantik mantan ajudan Megawati itu sebagai kepala Polri. PDI-P bahkan tetap berharap agar Budi Gunawan tetap dilantik untuk menjaga kehormatan DPR dan menghindari kegaduhan politik yang mungkin terjadi di parlemen.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun sempat meminta agar Jokowi tetap melantik Budi Gunawan meski sudah berstatus tersangka. Hal tersebut diutarakan Surya seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana pada pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Soal Kerja Sama dengan PKS di Pilkada Jakarta, Nasdem: Bisa Iya, Bisa Tidak

Nasional
Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Dukung Ridwan Kamil, Projo: Dalam Sejarah, Petahana Selalu Kalah Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com