Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dosa Sutarman karena Tidak Mampu Tuntaskan Kasus Obor Rakyat"

Kompas.com - 17/01/2015, 18:06 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Belum selesainya penanganan kasus Obor Rakyat oleh Mabes Polri dinilai sebagai salah satu alasan pergantian kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu dikatakan akademisi dan pemerhati komunikasi politik Tjipta Lesmana.

"Dosa Sutarman karena tidak mampu tuntaskan kasus Obor Rakyat. Jokowi-JK itu benci sekali. Kenapa kasus begitu jelas penghinaan, sejak awal tidak bisa dituntaskan. Begitu Jokowi jadi Presiden langsung dicopot Sutarman," ujar Tjipta, saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Tjipta mengatakan, dalam penanganan kasus tersebut, mantan Kapolri Jenderal Sutarman seperti tidak bisa berbuat banyak. Tjipta kemudian mengaitkan kasus Obor Rakyat tersebut dengan dugaan keterlibatan salah satu pejabat tinggi negara yang pada saat itu dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Itu sudah jelas unsur fitnahnya, tetapi kok tidak bisa. Kaki dan tangan Sutarman seperti diikat, anda sudah tahu semua, kasus itu melibatkan orang dalam istana," kata Tjipta.

Pada Jumat (16/1/2015), Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan presiden. Keppres tersebut berisi keputusan pemberhentian Jenderal Sutarman dari jabatan Kepala Polri. Kemudian, Jokowi menunjuk Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri.

Beberapa waktu lalu, penyidik dari Kejaksaan Agung menyatakan, berkas perkara kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Joko Widodo melalui tabloid Obor Rakyat telah lengkap atau P21 sejak Senin (12/1/2015). Jika tidak ada kendala, kasus ini akan segera disidangkan.

Penyidik telah menetapkan status tersangka pada Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan penulisnya, Darmawan Sepriyosa. Namun, hingga kini, keduanya tidak ditahan. Keduanya dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 terkait Pencemaran Nama baik, Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP terkait Penghinaan dan Penyebaran Kebencian.

Penanganan kasus Obor Rakyat di Mabes Polri sempat menemui kendala. Penyidik dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kesulitan mencari jadwal pemeriksaan terhadap Presiden Joko Widodo, yang saat itu baru terpilih sebagai Presiden RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com