Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

April 2015, PKS Rencanakan Pilih Presiden Baru

Kompas.com - 17/01/2015, 05:03 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera direncanakan akan menggelar Musyawarah Nasional pada April 2015 mendatang. Musyawarah ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun partai tersebut.

"Biasanya akan diselenggarakan barengan atau berdekatan dengan HUT PKS. Itu sekitar bulan April," kata anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jumat (16/1/2015).

Kendati demikian, ia mengatakan, keputusan pelaksanaan munas tersebut sepenuhnya berada di tangan majelis syuro. Hingga kini, menurut dia, belum ada keputusan untuk penyelenggaraan munas.

Wakil Ketua MPR itu menambahkan, dalam munas tersebut akan dipilih siapakah presiden PKS yang baru. Ia menjelaskan, mekanisme pertama sebelum pemilihan presiden PKS yaitu pemilihan majelis syuro yang berisi 99 orang.

"Ada 99 majelis syuro itu yang dipilih anggota 60, yang 39 itu dipilih anggota majelis syuro," katanya.

Suara majelis syuro itu nantinya akan mewakili seluruh DPD PKS. Setelah pemilihan majelis syuro selesai, giliran ketua majelis syuro yang akan menyampaikan siapa saja kandidat calon presiden yang akan maju.

"Nanti setelah itu akan dipilih majelis syuro, kayak MPR," ujarnya.

Saat ditanya, siapa saja nama calon presiden yang telah muncul di internal, ia mengatakan masih terlalu dini. Hanya saja, ia menyebut bahwa Presiden PKS saat ini, Anis Matta, masih layak menduduki jabatan itu. "Masih terlalu dini, tapi jika Pak Anis terpilih lagi ya itu layak," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com