Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Penenggelaman Kapal dengan Dinamit sebagai Peringatan Pertama

Kompas.com - 15/12/2014, 14:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis


KOTABARU, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, penegakan hukum atas kapal-kapal ilegal yang masuk wilayah perairan Indonesia mulai berbuah hasil. Jokowi mengaku menerima sejumlah protes dari kepala negara lain mengenai tindakan Indonesia menenggelamkan kapal ilegal.

"Setelah tenggelamkan kapal, saya ditelepon presiden, kepala negara lain, 'Presiden Jokowi tenggelamkan kapal pakai dinamit?' Saya kasih tahu, ini baru peringatan pertama. Nanti ada pesan kedua dan ketiga, tunggu saja," ucap Jokowi dalam sambutannya pada Hari Nusantara 2014 di Pantai Siring Laut, Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12/2014).

Jokowi mengaku tidak gentar dan akan tetap menenggelamkan kapal-kapal ilegal. Dia menyebutkan, ada 5.000-7.000 kapal yang melintas di perairan Indonesia, dan 70 persen di antaranya berstatus ilegal.

"Sekarang baru kelihatannya, orang mulai pandang kita karena setiap hari ada kapal ditangkap. Saya juga dibisiki sama Ibu Menteri KKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), 'Pak, kemarin kita tangkap 9 kapal.' Saya jawab, masa hanya 9 kapal?" kata Jokowi, dan disambut tawa Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan para pejabat yang hadir.

Menurut Jokowi, Susi dan elemen terkait lainnya harus terus-menerus melakukan penindakan hukum berupa penenggelaman kapal. Namun, dia mengingatkan agar penenggelaman itu harus melalui berbagai prosedur, dan mengutamakan keselamatan awak kapal.

"Saya kira Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 mengingatkan kita kembali bahwa sumber daya laut kita bukan besar lagi, melainkan sangat besar. Saya sampaikan, jangan sampai terjadi lagi," kata Jokowi.

Hari Nusantara merupakan bentuk peringatan Deklarasi Djuanda oleh Perdana Menteri Ir Djuanda terkait wilayah teritorial laut RI pada 13 Desember 1957. Deklarasi itu menandai 12 mil batas lebar laut wilayah Indonesia dari garis pantai, dari sebelumnya hanya 3 mil. Dengan penetapan 12 mil wilayah laut dari garis pantai Indonesia, wilayah teritorial laut dari kepulauan di Indonesia disatukan.

Ini adalah perayaan Hari Nusantara yang ke-14. Tahun depan, perhelatan Hari Nusantara akan dilakukan di Aceh dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai panitia penyelenggara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com