Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hampir Seluruh Pengurus DPD II Partai Golkar Papua Hadir di Munas Ancol

Kompas.com - 06/12/2014, 22:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Hampir seluruh perwakilan pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Provinsi Papua hadir dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12/2014) malam.

Hal itu diungkapkan mantan Bendahara Umum DPD Partai Golkar Provinsi Papua Achmad Goesra, di lokasi Munas. "Hampir semua hadir, 99 persen (pengurus) DPD II di Papua hadir di sini," kata Goesra.

Dia menegaskan, dari 27 kabupaten/kota di Papua, ada perwakilan pengurus Golkar dari 25 kabupaten/kota di wilayah itu. Dia menyampaikan, mayoritas pengurus Golkar dari 25 kabupaten/kota di Papua itu adalah mereka yang juga hadir dalam Munas IX di Nusa Dua, Bali, beberapa hari lalu.

Menurut Goesra, semuanya hadir di Ancol lantaran tidak puas dengan pelaksanaan Munas Bali yang tidak demokratis. Mereka berharap Munas Ancol dapat berjalan lancar tanpa diwarnai praktik ilegal, intimidasi dan penggiringan opini untuk calon tertentu. "Kalau kami dipecat, silakan saja. Kami cuma mau hadir di Munas yang demokratis," ujarnya.

Goesra adalah politikus Golkar yang mundur sebagai peserta saat Munas IX masih berlangsung di Bali. Di saat yang sama, dia juga mengundurkan diri sebagai Bendahara Umum Partai Golkar Provinsi Papua. Goesra mengaku mundur karena kecewa dengan pelaksanaan Munas IX di Bali. Ia mengaku tetap akan menjadi kader Golkar dan siap menerima risiko jika akhirnya dipecat karena tak mematuhi aturan yang dibuat kubu Aburizal Bakrie.

Kekecewaan Goesra pada Munas IX di Bali karena menilai ada praktik ilegal yang dijalankan sekelompok orang untuk memenangkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Mobilisasi pemilih yang terjadi di dalam Munas dapat tercermin dari informasi bocornya rekaman rapat tertutup yang diduga dipimpin oleh Nurdin Halid. Saat ditanya mengenai adanya politik uang di dalam Munas Bali, Goesra menduga hal itu terjadi. Namun dia mengaku tak menerima uang selama Munas karena sikap politiknya sejak awal berbeda dengan DPD Golkar Provinsi Papua yang mendukung Aburizal kembali menjadi ketua umum Golkar.

"Saya dengar ada (pembagian uang), tapi karena tahu sikap saya berbeda makanya saya tidak pernah ditawari," ujar Goesra, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com