Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munas Golkar di Ancol Dijamin Lebih Demokratis

Kompas.com - 06/12/2014, 11:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, membenarkan adanya rencana menggelar Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12/2014) siang nanti. Menurut Agun, munas tersebut hanya akan benar-benar dilaksanakan jika memenuhi aturan yang tertera dalam AD/ART Partai Golkar.

Agun menjelaskan, salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah jumlah peserta munas dari pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota memenuhi batas kuorum. Ia mengaku terus bekerja keras memenuhi syarat itu dan syarat lainnya.

"Kita bekerja keras, soalnya (pengurus) DPD-DPD ini ada dalam ancaman. Insya Allah kalau memenuhi AD/ART akan kita buka," kata Agun saat menjadi narasumber dalam diskusi politik di Smart FM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Anggota DPR RI itu mengungkapkan, dalam Munas IX Golkar yang digelar di Ancol nanti juga akan berlangsung pemilihan ketua umum yang lebih demokratis. Ia menolak mengakui hasil Munas IX di Bali, yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019, karena proses dan pelaksanaannya penuh transaksional serta intimidasi.

"Lihat nanti, munas lebih demokrati, ada kompetisi yang fair dan tidak ada aklamasi-aklamasian," ujarnya.

Sementara itu, Aburizal Bakrie melarang semua kader Golkar menghadiri munas selain munas di Bali. Ia mengancam akan membekukan pengurus DPD yang menghadiri munas tandingan versi Presidium Penyelamat Partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com