Golkar Tolak Perppu Pilkada gara-gara Demokrat Tak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Golkar yang berbalik menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Kota dianggap sama dengan inkonsistensi Partai Demokrat dalam mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Salah Demokrat sendiri yang enggak konsisten sama pilkada langsung," kata Direktur Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi yang digelar oleh Smart FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12/2014).

Nico menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tidak perlu mengeluarkan perppu tenang pilkada jika Fraksi Demokrat di DPR terus berkomitmen memperjuangkan pilkada langsung. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Fraksi Demokrat memilih walk out saat pengesahan RUU Pilkada di sidang paripurna DPR.

Karena insiden walk out itu, kata Nico, Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat terpaksa mengeluarkan perppu tentang pilkada untuk memberika legacy yang positif di ujung masa pemerintahannya.

Meski demikian, Nico menilai perppu tersebut keluar tanpa ada perhitungan politik yang matang. Ia menengarai penerbitan perppu itu hanya untuk mendongkrak citra Demokrat setelah perolehan suara di Pemilu Legislatif 2014 tidak memuaskan.

"Saat pembahasan genting di DPR, Demokrat malah walk out dan Pak SBY mengeluarkan perppu dengan kalkulasi politik yang sempit," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyerukan agar Golkar menolak perppu pilkada. Seruan Aburizal itu disambut oleh keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang memutuskan supaya Golkar memperjuangkan pilkada melalui DPRD.

Atas sikap Golkar itu, SBY menyatakan kekecewaannya. Ia menuding Golkar ingkar janji pada kesepakatan yang telah dibuat bersama Koalisi Merah Putih terkait perppu pilkada.