Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 82,7 Persen Responden Nilai Negatif Sikap Golkar Tolak Perppu Pilkada

Kompas.com - 05/12/2014, 16:57 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan, mayoritas publik menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

"Penolakan Perppu akan membuat Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilihnya dirampas," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).

LSI mengaku melakukan survei kepada 1200 responden pada 3-4 Desember 2014. Survei dilakukan dengan media ponsel, yang disebut quickpoll.

Berikut hasil survei tersebut:

1. Saat responden ditanyakan soal keputusan Partai Golkar yang menolak disahkannya Perppu Pilkada, sejumlah 82,70 persen menyatakan keputusan tersebut salah dan patut disayangkan. Hanya 9,30 persen responden yang menyatakan keputusan tersebut benar. Sedangkan 8,00 persen responden memilih tidak menjawab.

2. Berdasarkan jenis kelamin, 84,90 persen laki-laki menyayangkan keputusan Partai Golkar. Hanya 8,84 persen yang menyetujui. Sementara itu, bagi perempuan, sejumlah 83,00 persen menyatakan tidak setuju dengan sikap Golkar. Hanya 9,65 persen yang setuju dengan penolakan Perppu Pilkada.

3. Berdasarkan wilayah, mayoritas masyarakat di pedesaan dan kota besar juga menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Perppu. Sejumlah 82,13 persen masyarakat desa menyayangkan sikap Golkar. Hanya 9,17 persen yang menyetujui.

Untuk masyarakat kota, sebanyak 85,47 persen menyayangkan keputusan Golkar. Hanya 8,39 persen yang tidak menyayangkan.

4. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 80,54 persen responden dengan tingkat pendidikan SMP menilai negatif keputusan Golkar itu. Hanya 9,10 persen yang setuju.

Adapun untuk tingkat pendidikan SMA, sebanyak 83,36 persen responden menilai negatif dan hanya 9,26 persen yang setuju. Kemudian, untuk tingkat pendidikan tinggi, sebanyak 84,81 persen menilai negatif. Hanya 8,67 persen yang setuju Perppu Pilkada ditolak.

5. Berdasarkan tingkat ekonomi, sebanyak 82,49 persen responden dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah kecewa dengan penolakan Perppu. Hanya 8,64 persen yang tidak kecewa.

Untuk tingkat pendapatan menengah, sebanyak 83,32 persen mengaku kecewa dengan sikap Golkar dan hanya 9,63 persen responden mengaku tidak kecewa.

Kemudian, untuk tingkat pendapatan menengah ke atas, sebanyak 84,49 persen responden mengaku kecewa dan hanya 9,52 persen yang setuju dengan sikap Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com