Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Masih Banyak Masalah Lain yang Harus Diurus Menko Polhukam

Kompas.com - 26/11/2014, 17:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno terlalu ikut campur persoalan internal Partai Golkar. Ia pun menyarankan agar Tedjo menyelesaikan konflik yang terjadi antara TNI-Polri daripada mengurusi Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.

"Masih banyak masalah polhukam yang lain, misalnya bentrok TNI-Polri. Itu saja tidak becus, malah mau mengurus soal tempat dan waktu (pelaksanaan Munas Golkar)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (26/11/2014).

Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan Tedjo merupakan suatu bentuk intervensi kepada partai politik. Jika ini terus dibiarkan, hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional. Sebab, banyak persoalan lain yang seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan Kemenko Polhukam.

Fadli menduga, ada skenario tertentu yang ingin dibawa Tedjo dalam memberikan saran kepada Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas IX. Terlebih lagi, Tedjo merupakan kader Partai Nasdem yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Hebat.

Namun, Menko Polhukam membantah telah melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut.

Pemerintah, menurut Tedjo, khawatir Munas Golkar di Bali akan diwarnai bentrokan fisik, seperti yang terjadi saat pleno persiapan Munas di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (26/11/2014) sore kemarin. Terlebih lagi, ribuan orang diperkirakan datang menghadiri Munas tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com