Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2014, 22:15 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan Indonesia berhenti mengirim tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri dalam lima tahun pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Kalla berjanji akan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu tenaga kerja mencari pekerjaan di luar negeri. Dia pun menyatakan masyarakat tak perlu khawatir kehilangan lapangan kerja bila kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku.

"Semua ini akan kita akhiri. TKW kita dalam lima tahun harus stop ke luar negeri. Kenapa? Orang mencari lapangan kerja ke luar negeri itu karena kekurangan lapangan kerja di dalam negeri," kata Kalla saat membuka acara Konferensi Besar Fatayat NU di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Kalla, para wanita nekat mencari pekerjaan di luar negeri karena tidak tersedia lapangan pekerjaan di Indonesia, meskipun sudah banyak pemberitaan kejadian memilukan yang menimpa TKW di luar negeri.

Kalla juga tak menampik bahwa insiden memilukan itu memang hampir selalu menimpa para pekerja perempuan dibandingkan laki-laki. "Kalau laki-laki yang kena (perkara) umumnya masuk penjara, kalau di luar negeri, karena kriminal. Kalau perempuan kerja di luar negeri, adakalanya justru dizalimi," ujar dia.

Karena itu, kata Kalla, dia berkeyakinan para tenaga kerja perempuan ini akan memilih bekerja di dalam negeri bila tersedia pekerjaan. Kalla pun lalu menyebutkan beberapa bidang lapangan kerja yang sekarang punya potensi untuk dikembangkan.

"Pertama, tentu pertanian yang lebih penting. Kedua, di industri-industri yang ringan, banyak lapangan kerja," sebut Kalla.

Kalla meminta masalah tenaga kerja perempuan di luar negeri ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat, terkait pembukaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Politikus senior Partai Golkar ini pun meminta masyarakat tak khawatir soal lapangan kerja bakal menyempit bila kesepakatan MEA mulai berlaku pada 2015. Menurut dia, MEA justru membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk mencari kerja di tempat lain.

Kalla pun berpendapat, mustahil orang dari negara yang tingkat kesejahteraannya lebih tinggi datang mencari pekerjaan di Indonesia yang punya standar gaji lebih rendah daripada negara asalnya.

"Justru banyak terjadi orang Indonesia kerja di tempat lain karena tidak pernah ada aliran orang dari yang (negara) besar gajinya, (dari) gajinya yang tinggi (pindah) ke gaji yang rendah. Mana mungkin Singapura serbu kita untuk cari kerja? Yang ada Indonesia serbu mereka cari kerja. Jadi, menguntungkan bagi kita cari kerja," papar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com