Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Komitmen Penegakan Hukum Jokowi Dipertanyakan

Kompas.com - 20/11/2014, 15:46 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kalangan penggiat antikorupsi di Indonesia khawatir Kejaksaan Agung tidak bisa menjalankan penegakan hukum karena latar belakang pemimpinnya dari kalangan politisi. Presiden Joko Widodo menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.

"Kami sejak jauh-jauh hari meminta kalangan politisi tidak masuk menjadi jaksa agung," kata Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan di Jakarta, Kamis (20/11/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mempertanyakan janji Presiden Jokowi melalui visi dan misinya di KPU saat kampanye Pilpres 2014, bahwa akan memilih jaksa agung yang bersih, antikorupsi, dan komitmen pada penegakan hukum. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana dengan rekam jejak Prasetyo selama ini.

Selepas sudah tidak menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum), bagaimana kompetensi Prasetyo dari sisi strategi, visi dan misi, dan penegakan hukum. (baca: Kepada Surya Paloh, Jokowi Minta Calon Jaksa Agung Prasetyo Keluar dari Nasdem atau...)

"Selama ini, dimana dia (Prasetyo)?" katanya.

Ia menduga, pemilihan yang bersifat mendadak itu tidak terlepas adanya transaksional politik. Karena itu, janji Presiden untuk menyusun kabinet profesional dipertanyakan. (baca: Sepinya Pelantikan Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana...)

Sementara itu, Indonesian Legal Roundtable (ILR) juga menyatakan kekecewaan atas penunjukan Prasetyo menjadi jaksa agung. (baca: Satu Jam Berlalu, HM Prasetyo Belum Juga Dilantik)

"Jelas sekali di sini ada hubungan transaksional, karena pengumuman dan pelantikannya tiba-tiba," kata peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar di Jakarta.

ILR sudah lama menolak Prasetyo ditunjuk jadi jaksa agung karena latar belakangnya sebagai politisi hingga dikhawatirkan akan terjadi politisasi hukum.

Ia menambahkan, memang Prasetyo merupakan mantan jaksa. Namun, menjadi pertanyaan apa prestasinya selama di kejaksaan.

"Apa prestasinya selama menjabat sebagai JAM Pidum?" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com