Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Jam Berlalu, HM Prasetyo Belum Juga Dilantik

Kompas.com - 20/11/2014, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pelantikan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana Negara, Kamis (20/11/2014) siang, masih belum juga dilakukan. Satu jam berlalu, Presiden Joko Widodo tak juga muncul, sementara para tamu mulai meninggalkan ruangan.

Berdasarkan jadwal semula, pelantikan akan dilakukan pada pukul 14.00. Namun, hingga pukul 15.05, pelantikan urung terlaksana. HM Prasetyo yang semula sudah siap berdiri di tengah aula istana pun memilih berdiri di pinggir sambil berbincang dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Sisi sebelah kanan yang menjadi tempat berdiri para menteri terlihat semakin kosong. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Purdijatno, Menteri BUMN Rini Soewandi, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo satu per satu meninggalkan ruangan. Tak diketahui pasti apakah mereka akan kembali ke ruangan lagi.

Tampak pula di antaranya, yakni Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto lebih memilih mencari kursi duduk untuk beristirahat. Rohaniwan yang juga akan menemani Prasetyo saat pembacaan sumpah jabatan bahkan sampai sempat terlelap di kursi empuk Istana.

Tidak diketahui pasti kapan acara pelantikan dilakukan. Kesunyian acara pelantikan HM Prasetyo, tak seperti pelantikan-pelantikan lainnya, semakin terasa dengan molornya acara pelantikan. Setidaknya kini hanya tersisa 15 orang dari 30 orang tamu yang sebelumnya hadir di lokasi pelantikan. (Baca: Sepinya Pelantikan Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana...)

Saat tiba di istana, Prasetyo menyatakan kesiapannya menjabat sebagai jaksa agung. Nada miring pencalonannya sebagai pucuk pimpinan korps Adhyaksa pun tak diindahkannya. Dia merasa yakin bisa tetap menjaga independensi dan integritas meski berlatar belakang partai politik.

"Dijamin integritas dan independensi," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem tahun 2014-2019 itu.

Saat ditanya wartawan apakah Prasetyo sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota dewan, mantan jaksa agung muda bidang pidana umum itu pun memilih meninggalkan wartawan. (Baca: Prasetyo Baru Mundur dari Fraksi Nasdem Setelah Dilantik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com