Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pun "Blusukan" di Pelabuhan Tianjin...

Kompas.com - 10/11/2014, 17:45 WIB


KOMPAS.com
— Presiden Joko Widodo blusukan ke gorong-gorong, ke tempat-tempat kumuh, pasar, dan bantaran sungai, itu sudah biasa. Namun, jika untuk kali pertama Presiden blusukan di negeri orang, tentu lain ceritanya.

Di sela-sela lawatan ke Tiongkok untuk menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta menghadiri KTT APEC di Beijing, Minggu (9/11/2014) siang, Jokowi memilih blusukan ke Pelabuhan Internasional Peti Kemas Terpadu di Kota Tianjin. Tentu, blusukan itu bukan untuk mencari persoalan, melainkan untuk belajar dan memahami sistem dan pengelolaan infrastruktur di Pelabuhan Tianjin. Kali ini, ia blusukan dengan mengenakan jas serta berdasi. Memang suhu yang dingin di sana lebih cocok jika mengenakan jas atau jaket ketimbang hanya berkemeja putih, yang biasa dikenakannya di Tanah Air.

Perjalanan Presiden Jokowi dari Beijing menuju Tianjin ditempuh dengan menggunakan kereta cepat dari Stasiun Beijing Selatan. Tianjin yang berjarak 170 kilometer sebelah tenggara Beijing ditempuh dalam waktu kurang dari sejam.

Tiba di Tianjin, Presiden langsung menggelar pertemuan singkat dengan Wali Kota Tianjin Huang Xingguo. Setelah memperoleh gambaran tentang infrastruktur di Tianjin, Jokowi yang didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Mendag Rachmat Gobel langsung turun ke lapangan untuk melihat Pusat Layanan Terpadu Pelabuhan Tianjin. Di sana ia mendapat gambaran tentang bagaimana pelabuhan peti kemas terbesar ke-9 di dunia itu bisa melayani kargo 500 juta ton dan peti kemas hingga 13 juta TEU per tahun.

Pelabuhan Tianjin menjadi salah satu gerbang ekspor-impor yang menghubungkan lebih dari 600 pelabuhan di 180 negara dunia. Bisa dibayangkan betapa sibuknya pelabuhan itu saat beroperasi. Sayangnya, saat berkunjung ke sana, pelabuhan itu sedang libur sehingga tidak banyak aktivitas operasional yang bisa dilihat. Mungkin saja sengaja dipilih saat tidak banyak aktivitas sehingga kunjungan Jokowi itu tidak mengganggu operasional pelabuhan.

Dari sana, Jokowi dan rombongan bergerak ke Pembangkit Listrik Tianjin Beijing yang masih satu kawasan di Pelabuhan Tianjin. Pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2.000 MW itu juga terintegrasi dengan fasilitas pemurnian air laut. Listrik produk pembangkit itu tak hanya memasok pelabuhan dan kawasan industri di sana, tetapi juga sebagian besar Kota Tianjin yang berpenduduk 14,1 juta jiwa, populasi yang sedikit lebih banyak dari warga di DKI Jakarta pada siang hari.

Teknologi pemurnian air laut yang dihasilkan pembangkit listrik itu pun layak dikonsumsi. Rombongan Jokowi bahkan mencicipi air hasil pemurnian yang sudah dikemas dalam botol plastik yang juga dijual di pasaran. Air layak konsumsi itu juga memasok sebagian kebutuhan air bersih di Kota Tianjin. Puas dengan blusukan itu, Jokowi dan rombongan menikmati lagi kenyamanan kereta cepat untuk kembali ke Beijing.

Jokowi bermimpi, kota-kota di Indonesia dapat dibangun layaknya Kota Tianjin yang ditunjang industri, infrastruktur, dan transportasi yang terintegrasi dan efisien. Tentu mimpi itu butuh proses dan investasi yang tidak sedikit. Persoalannya tinggal bagaimana bangsa ini bahu-membahu, bekerja keras, dan bersinergi untuk mewujudkan mimpi besar, mengembalikan kejayaan laut Indonesia.

Wahyu Haryo, dari Beijing, Tiongkok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com