DPR Masih Terbelah, Ruhut Menomboki Gaji Sekretaris dan Staf Ahli

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, terpaksa merogoh kocek sendiri untuk menggaji staf ahli dan sekretarisnya. Pasalnya, Sekretariat Jenderal DPR belum mengucurkan anggaran lantaran adanya perpecahan di DPR.

"Saya menomboki gaji-gaji mereka satu bulan ini. Kalau enggak, ya kasihan kan," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Ruhut merasa keberatan jika harus menggaji anak buahnya. Menurut dia, pengeluaran sebagai anggota DPR RI sudah banyak.

"Belum lagi ada yang minta sumbangan. Ya, lumayanlah," ujar Ruhut.

Sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, Ruhut mempunyai dua anak buah, yakni satu orang sekretaris pribadi dan satu orang staf ahli. Kedua anak buahnya tersebut digaji masing-masing Rp 7 juta per bulan.

Ruhut mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Legislasi DPR RI soal situasi tersebut. Dia mendapatkan informasi sebenarnya masih ada anggaran untuk menggaji sekretaris dan tim ahli.

"Dana untuk staf 560 anggota DPR era lalu (2009-2014) itu masih ada. Masalahnya apa 560 orang DPR kemarin terpilih semua? Kan enggak. Jadi, yang tidak terpilih alihkan saja ke yang terpilih," ujar dia.

Tenaga pendukung di DPR RI belum menerima gaji sejak dilantiknya anggota baru DPR RI, 1 Oktober 2014 yang lalu. Penyebabnya ialah terbelahnya DPR, yakni adanya fraksi kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Sebenarnya, anggaran gaji tenaga pendukung sudah dialokasikan dalam APBN 2014. Namun, pasca-terpilihnya anggota baru DPR, anggaran gaji mereka baru bisa cair setelah ada keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR.

Sementara itu, sampai saat ini, BURT belum aktif. Pasalnya, baru fraksi-fraksi dari KMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Demokrat yang menyerahkan daftar nama anggota. (Baca: Tenaga Pendukung DPR Pun Tak Terima Gaji)

Adapun lima fraksi lain, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PPP, belum menyerahkan daftar nama anggota yang ditempatkan di AKD, termasuk BURT.  (Baca: Tenaga Ahli DPR Belum Gajian, Terpaksa Gali Lubang Tutup Lubang)