Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Efek Terburuk dari Subsidi BBM adalah Penyelundupan

Kompas.com - 04/11/2014, 19:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, efek terburuk dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) adalah penyelundupan. Ia mencontohkan subsidi solar untuk para nelayan. Menurut dia, subsidi solar tidak berhasil meningkatkan produksi ikan karena para nelayan cenderung lebih berminat menjual solar murah yang diperoleh mereka.

"Artinya ialah banyak nelayan yang lebih untung menjual solar subdisi ke industri dari pada pakai solar itu untuk menangkap ikan. Banyak nelayan membeli solar kemudian dijual," kata JK, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja 2014-2019 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Acara ini diikuti para gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala Badan Intelijen Daerah di seluruh Indonesia. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumpolo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Sutarman, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdiatno.

JK lalu mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah. Ia kembali menekankan pentingnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut JK, kenaikan harga BBM bersubsidi pada intinya mengalihkan subsidi konsumtif ke arah yang lebih produktif.

"Bagaimana mengurangi subsidi yang besar itu Rp 1 triliun per hari, seminggu saja," ujar JK.

Selain itu, JK juga mengingatkan kepada para gubernur mengenai pentingnya membatasi penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan mengurangi pembangunan kantor lembaga pemerintahan. Menurut dia, jumlah PNS yang ada sedianya disesuaikan dengan luas daerah dan jumlah penduduk suatu wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com