Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Tak Kompeten Jadi Menko, Ini Jawaban Puan Maharani

Kompas.com - 01/11/2014, 07:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menanggapi tenang penilaian sejumlah pihak yang menganggap dia tak kompeten menjadi seorang menteri koordinator.

Presiden Joko Widodo, kata Puan, pasti memiliki perhitungan matang sebelum menunjuknya menjadi Menko PMK. Selain itu, Puan juga menyatakan punya pengalaman yang tak semua orang bisa miliki, yakni pengalaman aktivitas sosial dan organisasi sejak sekolah di bangku SMP hingga menjadi petinggi di kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Pengalaman yang tak semua orang bisa miliki ini juga menjadi modal untuk saya di pemerintahan ini," kata Puan dalam wawancara khusus Kompas TV bersama Kompas.com dan Tribunnews di Kantor Kemenko PMK, Jumat (31/10/2014).

"Kalau kemudian orang masih berpikir soal keahlian saya, beri saya kesempatan untuk bisa membuktikan," lanjut Puan. "(Meskipun) sebagai manusia, tentu Puan Maharani tidak akan luput dari kekurangan. Akan tetapi, saya berusaha bersungguh-sungguh untuk apa pun yang menjadi tanggung jawab saya."

Saat ini, kata Puan, ia hanya ingin fokus menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk bekerja cepat menyentuh akar persoalan. Tak lama setelah dilantik, ia pun langsung menggelar rapat koordinasi dengan eselon I di kementeriannya dan rapat koordinasi dengan semua kementerian yang ada dalam koordinasi kementeriannya.

"Saya tidak bisa berkomentar apa yang saya lakukan di sini dan apa yang saya lakukan kemarin. (Jabatan) ini tantangan dan amanat buat saya, bagaimana saya bisa menyumbangkan seluruh pikiran saya, seluruh kemampuan saya untuk bersama-sama membangun kabinet yang membawa hasil baik untuk masyarakat," tekan Puan.

Puan lahir dan besar di keluarga politisi, dari pasangan almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri. Delapan tahun terakhir, dia menjadi salah satu petinggi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebelum menjadi menteri, jabatan terakhirnya di partai adalah Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan. Tugas yang diembannya tak dapat dianggap remeh.

Putri dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri ini adalah Ketua Badan Pemenangan PDI-P saat Pemilu Legislatif 2014 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden 2014. Puan menuntaskan dua tugas itu dengan kemenangan PDI-P pada pemilu legislatif dan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilu presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com