Tinggi, Harapan atas Kabinet

KOMPAS.com - Meskipun lebih lambat dari rencana, pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diyakini menghasilkan nama menteri yang lebih bersih dari berbagai kasus. Antusiasme dan keyakinan publik juga terhitung tinggi menyambut kabinet yang dijanjikan Presiden Jokowi segera tancap gas untuk bekerja. Jajak pendapat Kompas ini dilakukan sebelum susunan kabinet akhirnya diumumkan kemarin.

Sepekan terakhir, publik menyaksikan dinamika penyusunan kabinet baru pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Media berulang kali menampilkan berita tentang sejumlah tokoh yang datang ke Istana Presiden.

Meski hingga akhir pekan lalu, ketika hasil jajak pendapat ini ditulis, susunan kabinet baru belum diumumkan, publik tetap antusias mengikuti berita. Jajak pendapat pekan lalu memperlihatkan 7 dari setiap 10 responden mengikuti berita di media massa yang menayangkan persiapan pembentukan kabinet.

Berbeda dengan proses penyusunan kabinet pada masa pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK terbilang lebih lambat mengumumkan kabinet. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2004-2009, misalnya, mengumumkan susunan kabinet pada malam hari setelah dilantik siang harinya. Sementara kabinet pemerintahan Yudhoyono periode kedua diumumkan sehari setelah pelantikan.

Perbedaan ini terkait dengan cara Jokowi-JK yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi nama-nama calon menteri.

Bagi publik, pelibatan KPK dan PPATK ini merupakan mekanisme yang diapresiasi dan diharapkan bisa menjamin sosok bersih yang lebih bersih masuk di kabinet. Pandangan ini disuarakan 66,5 persen responden jajak pendapat.

Keputusan Jokowi-JK untuk melibatkan KPK dan PPATK juga memiliki arti penting dalam proses politik. Tidak hanya sebagai metode untuk menyaring, tetapi juga dapat membantu Jokowi-Jusuf Kalla menghadapi tekanan partai politik ataupun kelompok kepentingan. Sejumlah tokoh partai batal masuk kabinet karena memperoleh catatan dari KPK berupa coretan stabilo "merah" ataupun "kuning".

Argumen stabilo merah ataupun kuning ini menjadi landasan bagi Jokowi-JK untuk menolak calon yang berpotensi bermasalah dengan hukum meskipun diusulkan partai pengusungnya.

Secara umum, tidak kurang dari 67,2 persen responden menyatakan percaya Jokowi-JK mampu mengatasi tekanan dari partai pengusungnya, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Meskipun demikian, jika ditelisik, keyakinan responden pemilih Prabowo-Hatta tidak sebesar keyakinan pemilih Jokowi-JK. Separuh bagian pemilih Prabowo (51,4 persen) meragukan Jokowi-JK akan mampu menghadapi tekanan partai politik dalam menyeleksi sosok menteri. Sementara 77,8 persen pemilih Jokowi-JK sangat yakin keduanya mampu menghadapi tarik-menarik kepentingan parpol pengusung dan pendukungnya.

Merangkul

Proses seleksi seperti ini, bagaimanapun, tetap meningkatkan ekspektasi publik terhadap sosok kabinet yang akan dibentuk. Dalam jajak pendapat ini, publik meyakini para menteri yang berhasil dipilih merupakan sosok berintegritas dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Bahkan, sosok yang berasal dari partai politik pun, diyakini oleh sebagian besar responden (73,6 persen), memiliki dua kriteria tersebut, yaitu integritas dan kompetensi.

Terkait dengan kompetensi, publik membuka kemungkinan sosok menteri dari pemerintahan sebelumnya. Menurut 7 dari 10 responden, Jokowi-JK bisa memilih sejumlah menteri pemerintahan SBY yang dinilai memenuhi syarat.

Di media massa juga beredar kabar tentang sejumlah nama yang pernah terlibat dalam kabinet pemerintahan di masa lalu yang berpotensi menjabat kembali.