Kompas.com - 27/10/2014, 14:30 WIB
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara) AP IMAGES / DITA ALANGKARAIndonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
EditorLaksono Hari Wiwoho

Merangkul

Proses seleksi seperti ini, bagaimanapun, tetap meningkatkan ekspektasi publik terhadap sosok kabinet yang akan dibentuk. Dalam jajak pendapat ini, publik meyakini para menteri yang berhasil dipilih merupakan sosok berintegritas dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Bahkan, sosok yang berasal dari partai politik pun, diyakini oleh sebagian besar responden (73,6 persen), memiliki dua kriteria tersebut, yaitu integritas dan kompetensi.

Terkait dengan kompetensi, publik membuka kemungkinan sosok menteri dari pemerintahan sebelumnya. Menurut 7 dari 10 responden, Jokowi-JK bisa memilih sejumlah menteri pemerintahan SBY yang dinilai memenuhi syarat.

Di media massa juga beredar kabar tentang sejumlah nama yang pernah terlibat dalam kabinet pemerintahan di masa lalu yang berpotensi menjabat kembali.

Bahkan, 70,4 persen responden menyatakan, jika perlu, Jokowi-JK bisa ”merangkul” kubu lawan dengan menunjuk sosok menteri yang berasal dari partai koalisi pendukung Prabowo. Pandangan tersebut disuarakan mayoritas pemilih, baik dari kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK.

Bagi publik, sepanjang kriteria kompetensi dan integritas terpenuhi, sosok dari latar belakang politik apa pun bisa diakomodasikan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal lain yang dikemukakan publik dalam jajak pendapat adalah tentang kerja sama dan koordinasi antarkementerian. Sebagian besar publik (76,6 persen) tetap meyakini Jokowi-JK akan mampu menciptakan kerja sama yang baik di antara sosok anggota kabinetnya. Keyakinan ini disuarakan baik oleh responden pemilih Prabowo maupun Jokowi-JK.

Modal sosial

Tingginya keyakinan dan harapan publik terhadap rancangan kabinet tampak dari tingginya persetujuan responden terhadap berbagai aspek pembangunan. Komitmen Jokowi-JK menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap warga dan memberikan rasa aman diyakini mayoritas responden. Sebanyak 86,8 persen responden yakin, pemerintahan baru ini akan mampu menghadirkan rasa aman terhadap masyarakat.

Hal itu menjadi agenda menonjol dalam pidato ”Nawacita” Presiden Jokowi yang menyikapi berbagai kondisi kemerosotan bangsa.

Agenda yang juga diyakini akan berjalan baik adalah mempertahankan jati diri kebinekaan, isu yang belakangan ini cenderung dipinggirkan. Sebanyak 85,1 persen responden yakin pemerintahan Jokowi-JK akan mampu memperteguh kebinekaan tersebut.

Demikian pula dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. Terkait hal itu, 79,8 persen responden jajak pendapat yakin pemerintahan Jokowi-JK dan kabinetnya mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih. Agenda perubahan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis juga mendulang keyakinan publik. Terhadap hal ini, sebanyak 75,6 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK dan kabinetnya akan mampu merealisasikannya.

Dengan melihat tingginya angka-angka keyakinan publik tersebut, bisa dibilang kabinet yang disusun pemerintah pada awal minggu ini sudah memperoleh modal sosial besar. Sekarang tinggal bagaimana nama-nama terpilih akan menjalankan berbagai agenda visioner pasangan presiden-wapres terpilih agar mampu mewujudkan revolusi karakter bangsa. (Topan Yuniarto/LITBANG KOMPAS)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X