Kompas.com - 27/10/2014, 14:30 WIB
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara) AP IMAGES / DITA ALANGKARAIndonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
EditorLaksono Hari Wiwoho


KOMPAS.com - Meskipun lebih lambat dari rencana, pembentukan kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla diyakini menghasilkan nama menteri yang lebih bersih dari berbagai kasus. Antusiasme dan keyakinan publik juga terhitung tinggi menyambut kabinet yang dijanjikan Presiden Jokowi segera tancap gas untuk bekerja. Jajak pendapat Kompas ini dilakukan sebelum susunan kabinet akhirnya diumumkan kemarin.

Sepekan terakhir, publik menyaksikan dinamika penyusunan kabinet baru pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Media berulang kali menampilkan berita tentang sejumlah tokoh yang datang ke Istana Presiden.

Meski hingga akhir pekan lalu, ketika hasil jajak pendapat ini ditulis, susunan kabinet baru belum diumumkan, publik tetap antusias mengikuti berita. Jajak pendapat pekan lalu memperlihatkan 7 dari setiap 10 responden mengikuti berita di media massa yang menayangkan persiapan pembentukan kabinet.

Berbeda dengan proses penyusunan kabinet pada masa pemerintahan sebelumnya, Jokowi-JK terbilang lebih lambat mengumumkan kabinet. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada 2004-2009, misalnya, mengumumkan susunan kabinet pada malam hari setelah dilantik siang harinya. Sementara kabinet pemerintahan Yudhoyono periode kedua diumumkan sehari setelah pelantikan.

Perbedaan ini terkait dengan cara Jokowi-JK yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi nama-nama calon menteri.

Bagi publik, pelibatan KPK dan PPATK ini merupakan mekanisme yang diapresiasi dan diharapkan bisa menjamin sosok bersih yang lebih bersih masuk di kabinet. Pandangan ini disuarakan 66,5 persen responden jajak pendapat.

Keputusan Jokowi-JK untuk melibatkan KPK dan PPATK juga memiliki arti penting dalam proses politik. Tidak hanya sebagai metode untuk menyaring, tetapi juga dapat membantu Jokowi-Jusuf Kalla menghadapi tekanan partai politik ataupun kelompok kepentingan. Sejumlah tokoh partai batal masuk kabinet karena memperoleh catatan dari KPK berupa coretan stabilo "merah" ataupun "kuning".

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Argumen stabilo merah ataupun kuning ini menjadi landasan bagi Jokowi-JK untuk menolak calon yang berpotensi bermasalah dengan hukum meskipun diusulkan partai pengusungnya.

Secara umum, tidak kurang dari 67,2 persen responden menyatakan percaya Jokowi-JK mampu mengatasi tekanan dari partai pengusungnya, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Meskipun demikian, jika ditelisik, keyakinan responden pemilih Prabowo-Hatta tidak sebesar keyakinan pemilih Jokowi-JK. Separuh bagian pemilih Prabowo (51,4 persen) meragukan Jokowi-JK akan mampu menghadapi tekanan partai politik dalam menyeleksi sosok menteri. Sementara 77,8 persen pemilih Jokowi-JK sangat yakin keduanya mampu menghadapi tarik-menarik kepentingan parpol pengusung dan pendukungnya.

Merangkul

Proses seleksi seperti ini, bagaimanapun, tetap meningkatkan ekspektasi publik terhadap sosok kabinet yang akan dibentuk. Dalam jajak pendapat ini, publik meyakini para menteri yang berhasil dipilih merupakan sosok berintegritas dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Bahkan, sosok yang berasal dari partai politik pun, diyakini oleh sebagian besar responden (73,6 persen), memiliki dua kriteria tersebut, yaitu integritas dan kompetensi.

Terkait dengan kompetensi, publik membuka kemungkinan sosok menteri dari pemerintahan sebelumnya. Menurut 7 dari 10 responden, Jokowi-JK bisa memilih sejumlah menteri pemerintahan SBY yang dinilai memenuhi syarat.

Di media massa juga beredar kabar tentang sejumlah nama yang pernah terlibat dalam kabinet pemerintahan di masa lalu yang berpotensi menjabat kembali.

Bahkan, 70,4 persen responden menyatakan, jika perlu, Jokowi-JK bisa ”merangkul” kubu lawan dengan menunjuk sosok menteri yang berasal dari partai koalisi pendukung Prabowo. Pandangan tersebut disuarakan mayoritas pemilih, baik dari kubu Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK.

Bagi publik, sepanjang kriteria kompetensi dan integritas terpenuhi, sosok dari latar belakang politik apa pun bisa diakomodasikan.

Hal lain yang dikemukakan publik dalam jajak pendapat adalah tentang kerja sama dan koordinasi antarkementerian. Sebagian besar publik (76,6 persen) tetap meyakini Jokowi-JK akan mampu menciptakan kerja sama yang baik di antara sosok anggota kabinetnya. Keyakinan ini disuarakan baik oleh responden pemilih Prabowo maupun Jokowi-JK.

Modal sosial

Tingginya keyakinan dan harapan publik terhadap rancangan kabinet tampak dari tingginya persetujuan responden terhadap berbagai aspek pembangunan. Komitmen Jokowi-JK menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap warga dan memberikan rasa aman diyakini mayoritas responden. Sebanyak 86,8 persen responden yakin, pemerintahan baru ini akan mampu menghadirkan rasa aman terhadap masyarakat.

Hal itu menjadi agenda menonjol dalam pidato ”Nawacita” Presiden Jokowi yang menyikapi berbagai kondisi kemerosotan bangsa.

Agenda yang juga diyakini akan berjalan baik adalah mempertahankan jati diri kebinekaan, isu yang belakangan ini cenderung dipinggirkan. Sebanyak 85,1 persen responden yakin pemerintahan Jokowi-JK akan mampu memperteguh kebinekaan tersebut.

Demikian pula dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. Terkait hal itu, 79,8 persen responden jajak pendapat yakin pemerintahan Jokowi-JK dan kabinetnya mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih. Agenda perubahan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis juga mendulang keyakinan publik. Terhadap hal ini, sebanyak 75,6 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK dan kabinetnya akan mampu merealisasikannya.

Dengan melihat tingginya angka-angka keyakinan publik tersebut, bisa dibilang kabinet yang disusun pemerintah pada awal minggu ini sudah memperoleh modal sosial besar. Sekarang tinggal bagaimana nama-nama terpilih akan menjalankan berbagai agenda visioner pasangan presiden-wapres terpilih agar mampu mewujudkan revolusi karakter bangsa. (Topan Yuniarto/LITBANG KOMPAS)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

DPR Tetapkan Kementerian Perindustrian Jadi Mitra Komisi VII

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X