Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise

Kompas.com - 26/10/2014, 17:46 WIB
Sabrina Asril,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise
Lihat Foto
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise(KOMPAS.com/Sabrina Asril)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019. Pengumuman dilakukan di halaman tengah Istana Kepresidenan, Minggu (26/10/2014) sore.

"Beliau ini adalah profesor, guru besar pertama dari Papua. Aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat marginal dan perlindungan anak," ujar Jokowi saat memperkenalkan latar belakang salah satu menteri perempuan di kabinetnya itu.

Yohana lahir di Manokwari, 1 Oktober 1958. Dia dikukuhkan sebagai perempuan Papua pertama yang menjadi profesor dan guru besar di Kampus Universitas Cenderawasih Jayapura pada 14 November 2012.

Baca: Mengenal Yohana Yambise, Menteri Perempuan Pertama dari Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
#
Lihat Nasional Selengkapnya
Video rekomendasi
Video lainnya
 
Pilihan Untukmu

Lihat Semua


Rekomendasi untuk anda
GLOBAL
PBB: 56 Persen Korban Tewas di Gaza adalah Perempuan dan Anak-anak
PBB: 56 Persen Korban Tewas di...
NASIONAL
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk...
NASIONAL
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul...
NASIONAL
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas...
NASIONAL
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk...
NASIONAL
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU...
NASIONAL
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU...
NASIONAL
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak...

Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
18/05/2024, 16:56 WIB
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
18/05/2024, 16:43 WIB
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
18/05/2024, 16:40 WIB
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
18/05/2024, 16:01 WIB
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
18/05/2024, 16:01 WIB
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
18/05/2024, 15:55 WIB
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
18/05/2024, 15:45 WIB
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
18/05/2024, 15:01 WIB
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
18/05/2024, 14:47 WIB
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
18/05/2024, 13:43 WIB
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
18/05/2024, 13:35 WIB
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
18/05/2024, 13:11 WIB
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
18/05/2024, 12:55 WIB
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
18/05/2024, 12:53 WIB
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
18/05/2024, 12:14 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Lihat semua

Terpopuler

1

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Dibaca 31.032 kali
2

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Dibaca 16.330 kali
3

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Dibaca 12.973 kali
4

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Dibaca 10.329 kali
5

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Dibaca 8.463 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

Saat Sri Mulyani Panjat Truk Kontainer yang Bawa Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok...

Saat Sri Mulyani Panjat Truk Kontainer yang Bawa Barang Impor di Pelabuhan Tanjung Priok...

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Como 1907 Proyek “1 Miliar Dollar”, Bos Hartono Tak Kejar Gengsi

Como 1907 Proyek “1 Miliar Dollar”, Bos Hartono Tak Kejar Gengsi

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Ketum PSSI soal Elkan Baggott: Tak Mau Menghakimi, Yakin Nasionalisme Masih Ada

Ketum PSSI soal Elkan Baggott: Tak Mau Menghakimi, Yakin Nasionalisme Masih Ada

komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi