Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Usul Jokowi Beri Nama Kabinetnya Hijrah

Kompas.com - 25/10/2014, 13:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinamakan Kabinet Hijrah. Usulan itu dilontarkan Fahri dalam rangka perayaan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah.

"Sy mengusulkan namanya karena kita betul2 berniat berubah. Tapi kita tak punya prerogative. Hanya punya hak bicara," kata Fahri dalam akun Twitter-nya

Dalam tweet-nya terkait Tahun Baru Islam, Fahri lebih banyak bicara soal kabinet mendatang yang belum diumumkan Jokowi. Fahri bercerita, dirinya dihubungi protokoler DPR perihal rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan soal rencana perubahan nomenklatur kementerian.

Presiden sebelumnya mengirimkan surat kepada DPR yang isinya meminta pertimbangan DPR terkait rencana perubahan nomenklatur kementerian. Pimpinan DPR sudah membahasnya. Sedianya, hasil pembahasan tersebut akan dibicarakan pimpinan DPR bersama Jokowi hari ini.

Namun, kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, dirinya tidak bisa lantaran hari ini merayakan  di Sumbawa Besar. (Baca: Pimpinan DPR Batal Temui Jokowi Bahas Perubahan Nomenklatur Kementerian)

Fahri lalu menyinggung soal tweet-nya dulu yang menanggapi rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Saat itu, Fahri dikecam berbagai pihak, terutama kalangan santri. (Baca: Berkicau "Sinting" soal Janji Hari Santri Jokowi, Fahri Dituding Tak Menyukai Santri)

"Ini soal salah paham mereka tentang kritik saya. Dan kemudian dianggap serius," kata Fahri ketika kembali mengklarifikasi soal tweet-nya dulu.

Fahri kemudian menanggapi keyakinan Jokowi bahwa pernyataan "sinting" itu malah menambah suara untuk Jokowi-JK saat pilpres lalu.

"Saya melupakan keyakinan Jokowi dan JK bahwa sayalah yg menyumbang banyak suara baginya di Jatim. Saya tidak percaya publik begitu massif merespon sebuah kata. Lupakanlah," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus kita pikirkan untuk membantu presiden yang belum sepekan bersumpahjanji," kata Fahri.

"Karena ada banyak yg harus dipikirkan tentang

"Karena banyak yang harus dipikirkan tentang atau . Kalau beliau mau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com