Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Optimisme Publik, Jokowi Disarankan Tak Tergesa-gesa Susun Kabinet

Kompas.com - 23/10/2014, 10:20 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memastikan bahwa kabinetnya akan mampu menerjemahkan dan menjaga optimisme masyarakat terhadap pemerintahannya lima tahun ke depan. Dengan demikian, Jokowi harus mempertimbangkan dengan matang dalam menyusun kabinet.

"Arsitektur kabinet Jokowi cukup penting untuk dipastikan mampu menerjemahkan harapan masyarakat sehingga perlu pertimbangan yang matang dalam memilih orangnya," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mada Sukmajati, di Yogyakarta, Rabu (23/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut pengajar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini, sebelum mengumumkan kabinet atau nama-nama menterinya, Presiden Jokowi sebaiknya memberikan penjelasan mengenai program jangka pendek dan menengah terlebih dahulu.

Program itu, kata dia, kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam tupoksi masing-masing kementerian.

"Selanjutnya, disebutkan siapa-siapa yang pantas menjalankan program tersebut," kata dia.

Selain dipastikan bersih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama-nama menteri pilihan Jokowi, menurut Mada, harus sejalan dan memahami visi-misi pemerintahannya. Hal itu sesuai dengan isi pidato Jokowi saat dilantik menjadi Presiden bahwa kabinet harus mampu membantu Presiden dalam rangka pencapaian visi dan misi.

"Bahkan, bukan hanya mampu memahami, tetapi bisa melaksanakannya," katanya.

Selain itu, kata dia, sesuai dengan isi pidatonya juga, kabinetnya ke depan harus mampu bekerja keras serta patuh pada konstitusi serta kepentingan rakyat, bukan pada kelompok.

Ia menilai dalam menyusun kabinet, Jokowi tidak perlu tergesa-gesa sebab hanya dengan cara demikian Presiden dapat menjaga harapan dan optimisme masyarakat yang dinilai cukup besar terhadap pemerintahannya untuk lima tahun ke depan.

Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/10) malam. Namun, hal tersebut batal. Belum ada kepastian kapan susunan kabinet akan diumumkan.

Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, Jokowi tak mau mengungkap siapa saja mereka.

"Maunya sih kerja cepat, tapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tapi benar," ujar Jokowi di Kompleks Istana, Rabu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com