Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Pilih Menteri Pendidikan yang Mengerti Kebutuhan Anak

Kompas.com - 15/10/2014, 04:37 WIB
Christina Andhika Setyanti

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Karena maraknya kasus kekerasan, tindak asusila, dan bullying yang terjadi di dunia pendidikan belakangan ini, Seto Mulyadi meminta presiden terpilih Joko Widodo untuk memilih menteri pendidikan yang tepat. Kasus-kasus ini bisa terjadi karena sistem pendidikan yang buruk. Sehingga kasus ini juga menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Pemerintah harus pilih menteri pendidikan dengan benar, pilih yang mau mendengarkan suara anak," kata Seto, Selasa (14/10/2014). 
 
Pemilihan menteri pendidikan yang tepat diharapkannya bisa membawa perubahan bagi dunia pendidikan yang bersahabat untuk anak-anak. Dan pada akhirnya akan mengurangi terjadinya kasus-kasus yang demikian. 
 
"Kasus ini seperti fenomena gunung es. Anak-anak jangan diajar dengan kekerasan dan dijadikan seperti robot," keluhnya. 
 
Padahal, pendidikan, menurut dia, adalah hak anak bukan kewajiban. Oleh karena itu, seharusnya pendidikan lebih berorientasi pada kebutuhan anak.
 
"Misalnya kurikulum 2013, sudah diprotes tapi cuek aja jalan terus, ijazah dikawal polisi sudah kaya maling. Saya bingung, kaya nggak ngerti suara hati anak," katanya dengan nada sedikit meninggi.
 
Ditambahkan Seto, kasus-kasus tak terduga di dunia pendidikan ini merupakan harga yang harus dibayar dari ketidakjujuran tentang kualitas pendidikan di Indonesia. 
 
"Pendidikan  Indonesia tidaklah ramah anak, tidak mau mendengarkan dan mengerti suara anak-anak," tegasnya. "Sementara itu, kalau ada seperti ini, anak-anak yang selalu disalahkan." 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com