Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Banyak Diisi Mantan Gubernur, Bupati, dan Anggota DPR

Kompas.com - 01/10/2014, 22:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) RI wilayah DIY, Gusti Kanjeng Ratu Hemas merasa optimistis bahwa kewenangan DPD ke depan akan lebih kuat lagi, setelah diisi anggota yang baru.

"DPD ini harus ada perubahan, saya lihat periode sekarang ini akan banyak membawa perubahan, seperti ada mantan Bupati, mantan Gubernur, dan mantan anggota DPR," kata Hemas di Nusantara V, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Dengan anggota baru yang berpengalaman dan banyak yang terbilang usianya muda, maka menambah kenyakinannya untuk membawa DPD ke depan lebih baik.

Sementara, mengenai dirinya mengajukan diri sebagai calon ketua DPD untuk periode 2014-2019. Dirinya mengaku, optimis dapat menduduki posisi puncak tersebut. Akan tetapi, mengenai mekanisme pemilihannya belum dapat dijelaskan.

"Ini kan masih di bahas persoalan tatib (tata tertibnya), bagaimana mekanisme pemilihannya. Kita tunggu saja," ucapnya.

Diketahui, dalam rapat paripurna DPD RI yang digelar sore hari hingga saat ini masih berlangsung pukul 21.30 WIB dihadiri oleh 97 anggota DPD terpilih periode 2014-2019 dari keseluruhan total 130.

Adapun nama anggota DPD RI yang tidak hadir seperti, Maimanah Umar perwakilan Riau, Zulkarnain Karim perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Bambang Sadono perwakilan Jateng, Habib H Said Ismail perwakilan Kalimantan Tengah, Abdurrahman Abubakar Bahmid perwakilan Gorontalo, dan lain-lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com