Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Berharap Anggota Baru DPR Tidak Korupsi dan Disiplin

Kompas.com - 01/10/2014, 14:36 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Alie berharap anggota DPR RI yang baru tidak tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dinilai dapat mencoreng muka parlemen.

"Kuncinya kembali kepada (anggota DPR) yang bersangkutan, apakah punya komitmen untuk disiplin dan tidak korupsi," kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (1/10/2014), seperti dikutip Antara.

Politisi Partai Demokrat itu juga berharap anggota parlemen yang baru selalu bersikap dan berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara.

Seperti diketahui, anggota DPR periode 2009-2014 terus dikritik publik lantaran rentetan kasus korupsi yang menjerat anggota Dewan. Ditambah lagi penyakit malas para anggota terhormat. Citra parlemen pun rusak. (Baca: Marzuki: Citra DPR Sudah Mentok!)

Di tempat terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia menyatakan menolak pelantikan bagi para anggota DPR atau legislator yang korup atau pernah terlibat kasus korupsi.

"Anggota Dewan sudah seharusnya memiliki integritas yang tinggi sebagai wakil rakyat dan harus bebas dari korupsi," kata Presiden Mahasiswa Institut Pertanian (IPB) Bogor Diki Saefurohman.

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, terdapat tiga titik yang berpotensi dijadikan sebagai "pintu masuk" bagi anggota parlemen untuk melakukan korupsi.

Titik korupsi itu, kata dia, dalam proses pembuatan undang-undang, proses penentuan pejabat publik, serta dalam proses penganggaran.

Sebelumnya, lima anggota DPR terpilih dan dua anggota DPD terpilih periode 2014-2019 tidak dilantik lantaran terseret kasus korupsi. Pembatalan pelantikan mereka telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com