Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Rakernas PDI-P, Waketum PAN Klaim Tak Ada Polemik di Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 19/09/2014, 20:21 WIB
Indra Akuntono

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Hari Wibowo mengatakan tak ada polemik di internal Koalisi Merah Putih, sehubungan dengan kehadiran dirinya dalam Rapat Kerja Nasional IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah.

"Saya tegaskan, PAN tetap berada di Koalisi Merah Putih. Jadi setelah ini kami kembali rapat (dengan) Koalisi Merah Putih kok," kata Dradjad, sesaat sebelum meninggalkan lokasi rakernas, Jumat (19/9/2014).

Kehadirannya di acara PDI-P ini, kata Dradjad, sudah dipertimbangkan matang oleh PAN. Izin dari pemimpin partai dalam Koalisi Merah Putih dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, termasuk dalam pertimbangan itu. Menurut Dradjad, Fadli mempersilakannya menghadiri undangan PDI-P itu.

Dradjad juga memastikan PAN belum pernah terlibat tawar-menawar posisi menteri dengan PDI-P terkait pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Kita belum membahas soal tawar menawar," ujar dia. Saat ini, tegas dia, PAN ingin mematangkan eksistensi Koalisi Merah Putih.

Selain Dradjad, petinggi PAN yang hadir dalam Rakernas IV PDI-P adalah Ketua Fraksi PAN di DPR, Tjatur Sapto Edy. Dari koalisi yang sama, hadir pula perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan, yakni Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com