"Jokowi Jadi Sasaran Empuk Koalisi Merah Putih Sebut Jatah 16 Kursi untuk Parpol"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai melakukan blunder dengan mengumumkan jatah 16 kursi kementerian untuk politisi. Keputusan Jokowi ini akan menjadi senjata baru bagi Koalisi Merah Putih untuk mengganggu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada masa awal jabatannya.

"Ini sama artinya Jokowi memberi senjata kepada Koalisi Merah Putih di DPR. Pasti akan menjadi panas buat teman-teman Koalisi Merah Putih dan akan menghambat hubungan DPR dengan pemerintah. Mereka melihat ini sasaran empuk," ujar pakar hukum tata negara Margarito Kamis saat dihubungi, Selasa (16/9/2014).

Jokowi, sebut dia, akan menjadi sasaran empuk lantaran tidak konsisten dengan ucapannya. Jokowi sempat menyatakan akan lebih mengandalkan menteri-menteri profesional. Namun, dengan pembagian 18 menteri profesional dan 16 menteri dari partai politik dianggap tidak terlalu memenuhi harapan publik.

Margarito menuturkan, saat ini Koalisi Merah Putih terus mencari celah dalam hal apa pun untuk menyerang Jokowi. Ia meragukan kekuatan partai koalisi pendukung Jokowi-JK dalam melawan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat pilpres lalu itu.

Dia mencontohkan dua isu, yakni terkait pansus tata tertib DPR dan RUU Pilkada. Kekuatan koalisi Jokowi-JK dianggap lemah saat menghadapi isu tersebut.

"Ini fatal menurut saya. Kita sudah memiliki pengalaman banyak kasus, di mana kementerian jadi 'sapi perahan' untuk kehidupan parpol mereka. Orang yang direkrut dari partai tidak mungkin tidak, mereka pasti manfaatkan untuk keuntungan partainya. Blunder luar biasa," imbuh Margarito.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain. Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan pada lain waktu.