Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Tokoh Adat Papua Minta 3 Menteri Asal Papua

Kompas.com - 16/09/2014, 10:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sebanyak 16 orang perwakilan tokoh adat masyarakat Papua bertemu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota, Jakarta, Selasa (16/9/2014). Mereka meminta Jokowi menempatkan tiga orang asal Papua dalam kabinetnya mendatang.

"Papua adalah bagian dari Indonesia juga, tapi kenapa tidak ada orang hitam duduk di sana?" ujar Linda Pepuro, perwakilan tokoh adat Papua usai pertemuan.

"Mungkin sudah ada di pemerintahan Pak SBY, tapi itu kurang. Di pemerintahan Pak Jokowi, kami minta paling tidak tiga menteri," lanjut Linda.

Tiga menteri tersebut, kata Linda, harus duduk di beberapa pos kementerian yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Misalnya, menteri pekerjaan umum atau menteri pembangunan daerah tertinggal.

Permintaan tersebut, lanjut Linda, sangatlah beralasan. Menurut dia, kesejahteraan warga Papua jauh di bawah masyarakat daerah lain. Hal itu terjadi lantaran pemerintah kurang memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.

"Jika ada menteri asal Papua, paling tidak ada jaminan bahwa pemerintah memperhatikan Papua juga," lanjut dia.

Permintaan itu dimasukan ke dalam noken dan diberikan ke Jokowi saat bertemu secara langsung. Selain itu, ada permintaan lainnya, misalnya, mengingatkan Jokowi untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua dan lain-lain.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan tokoh adat Papua memberikan topi burung cendrawasih kepada Jokowi sebagai kenang-kenangan. Saat Jokowi mengantar mereka keluar ruangan, Jokowi memakainya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, 16 kementerian dalam pemerintahannya akan diisi figur menteri profesional dari partai politik. Sebanyak 18 kementerian lain diduduki figur menteri dari kalangan profesional murni.

Kementerian yang dipimpin figur menteri profesional murni antara lain menteri keuangan, menteri badan usaha milik negara, menteri energi dan sumber daya mineral, serta menteri pertanian.

Menurut Jokowi, pemerintahannya akan tetap mempertahankan tiga menteri koordinator. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama kementerian koordinator dan kementerian teknis lain.

Ia menambahkan, masih ada jabatan wakil menteri, terutama di Kementerian Luar Negeri. Adapun nama-nama kementerian akan diumumkan di lain waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com