Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Pilkada Langsung Timbulkan Banyak Korban

Kompas.com - 06/09/2014, 13:19 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya sudah sejak lama melakukan kajian terkait mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

Dari hasil kajian tersebut, kata Bambang, Golkar menarik kesimpulan bahwa pilkada langsung lebih banyak bermasalah daripada menguntungkan masyarakat di daerah.

“Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antarpendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada,” kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (6/9/2014).

Tak hanya pada saat kampanye, pertikaian tersebut, menurut Bambang juga terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat menerima kekalahan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar diselenggarakan pemilihan ulang.

Ia menambahkan, pilkada langsung berpotensi mendorong pemenang untuk melakukan korupsi agar modal yang dikeluarkan saat kampanye dapat kembali.

Menurut dia, tak sedikit modal yang harus dikeluarkan oleh setiap kandidat agar dapat memenangi kontestasi pilkada tersebut. Belum lagi, imbuh dia, kandidat yang terpilih melalui mekanisme pilkada langsung tak jarang yang fokus menyelesaikan masa baktinya.

Ia mengatakan, kepala daerah biasanya sudah akan mulai sibuk kampanye di tahun ketiga ia menjabat. Di samping itu, ia menilai, kepala daerah juga akan menggunakan cara-cara curang untuk mempertahankan posisinya tersebut.

“Pengalaman pilkada langsung, tahun ketiga sudah sibuk kampanye. Promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan Pilkada. Good government tak pernah bisa tercapai karena di tiap pilkada para pejaba atau PNS akan terbelah menjadi timses (tim sukses) masing-masing kandikat,” papar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com