Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi "Bongkar Kebiasaan Lama"

Kompas.com - 06/08/2014, 08:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim transisi Anies Baswedan mengatakan, keberadaan tim peralihan kekuasaan Joko Widodo-Jusuf Kalla membongkar tradisi politik lama yang identik dengan bagi-bagi kekuasaan.

Kepada Kompas.com di kantor transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014), juru bicara pasangan nomor urut dua itu mengatakan bahwa Indonesia telah melewati tiga kali pemilihan presiden secara demokratis.

"Tapi yang dulu-dulu itu begitu terpilih, apa yang mereka lakukan? Sharing power atau langsung membagi-bagi kekuasaan," ujar dia.

"Apa yang kami lakukan saat ini beda. Bukan power sharing, tapi policy making. Kami ini membongkar kebiasaan lama," kata Anies lagi.


Melalui empat deputi yang di bawahnya, terdiri dari kelompok kerja berbagai bidang, lanjut Anies, tim itu sudah mulai bekerja. Tim tengah mengidentifikasi persoalan-persoalan apa yang terjadi di bidangnya masing-masing.

Telah terbentuk lebih dari 15 pokja yang masing-masing bekerja di berbagai bidang prioritas. Prioritas-prioritas itu di antaranya menyangkut program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, isu pertanian, pembangunan desa, nelayan, hingga soal infrastruktur.

"Ada soal desa, ada nelayan, ada soal energi, macam-macam. Kita sedang memetakan ada persoalan apa di sana untuk segera kita cari solusi," ujar Anies.

Dengan demikian, begitu Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk pemenang sengketa Pilpres 2014, serta Jokowi-JK resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden, keduanya sudah dapat langsung bekerja mengimplementasikan program-programnya.

Tetap hormati MK

Pada kesempatan yang sama, presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo tidak merasa pembentukan tim transisi itu mendahului MK terkait sengketa Pemilu Presiden 2014. "Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok. Apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU," ujar Jokowi.

"Yang penting itu, intinya kita menghormati proses di MK, sudah begitu saja cukup," ucap dia.

Jokowi mengatakan, penetapan pemenang Pilpres oleh KPU sudah menjadi dasar kubu Jokowi-JK melakukan manuver transisi kepemimpinan. Salah satunya yakni dengan mempersiapkan langkah-langkah agar begitu resmi dilantik, program prioritas dapat segera terlaksana.

"Kita kan memang ingin cepat. Program kita harus segera dilaksanakan kan," kata dia.

Rumah transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Ketua tim transisi yakni Rini Soemarno, sedangkan empat staf deputi pembantu yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

Jokowi mengatakan, fungsi tim transisi adalah untuk membantu peralihan kekuasaan secara mulus. Pertama, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya struktur kabinet dan lain-lain. Kedua, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawacita misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar. Hingga kini, tim telah menggelar rapat sebanyak dua kali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

Nasional
Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com