Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Dukung Abraham Samad Masuk di Kabinet Jokowi

Kompas.com - 30/07/2014, 16:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dianggap bisa tetap berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi jika dia masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla nantinya. Abraham bisa ikut memotivasi jajaran kementerian untuk menerapkan inisiatif baik dalam mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Di mana pun tempatnya, dia punya kontribusi signifikan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Di jajaran kementerian itu dia bisa menerapkan inisiatif baik, punya peran penting dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi-JK," kata Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho melalui pesan singkat, Rabu (30/7/2014).

Kendati demikian, menurut Emerson, pihaknya menyerahkan keputusan itu kepada Abraham. ICW tidak dalam posisi mendesak Abraham untuk masuk kabinet atau pun tetap berada di KPK sampai masa jabatannya berakhir.

Emerson juga menilai ada baiknya jika Abraham menyelesaikan masa tugasnya yang hanya tinggal setahun lagi.

"Karena masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan KPK," ujar Emerson.

Nama Abraham masuk sebagai salah satu calon menteri yang diusulkan rakyat dan dipublikasikan melalui halaman Facebook relawan Jokowi-JK dengan nama Jokowi Center. Di situ publik dapat berpartisipasi mengusulkan calon-calon yang cocok menjadi pembantu Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019.

File yang diberi nama KAUR (Kabinet Alternatif Usulan Rakyat) itu diunggah di Google Docs dan dapat diakses oleh publik.

Ada 34 pos kementerian yang diusulkan dalam daftar tersebut (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat). Masing-masing pos ada tiga calon menteri plus opsi calon pilihan lain di luar tiga calon yang ada.

Nama Abraham masuk dalam daftar calon Menteri Dalam Negeri bersama dengan Agustin Teras Narang dan Prof Dr Pratikno.

Menanggapi masuknya nama dia dalam daftar Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakya tersebut, Abraham berterima kasih kepada masyarakat yang telah merekomendasikannya. Menurut Abraham, masuknya nama dia dalam daftar calon menteri KAUR Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan tanda bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja KPK selama ini.

Mengenai kesediaannya untuk bergabung dalam kabinet Jokowi-Kalla nanti, Abraham mengatakan bahwa dia masih ingin berkonsentrasi memberantas tindak pidana korupsi di KPK. Menurut Abraham, masih banyak kasus lebih berat yang akan dihadapi KPK. Selain itu, ia harus membicarakan segala sesuatunya dengan pimpinan dan para pegawai di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com