Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Minta Pergantian KSAD Tak Dipolitisasi

Kompas.com - 25/07/2014, 16:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengungkapkan pergantian posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat adalah hal yang wajar. Dia pun berharap agar pergantian ini tak dipolitisasi. Demikian disampaikan Moeldoko dalam amanat panglima yang dibacakan pada acara serah terima jabatan KSAD di Mabes TNI AD, Jumat (25/7/2014).

"Pergantian kepemimpinan TNI AD hari ini adalah bagian dari pembinaan personil TNI, sebagai suatu hal biasa dan tidak terkait dengan kepentingan politik, serta tidak untuk dipolitisasi," ujar Moeldoko.

Dia mengingatkan kepada prajuritnya bahwa esensi kepemimpinan sesungguhnya adalah tradisi untuk dapat melanjutkan sebagai kesinambungan oleh kepemimmpinan selanjutnya. "Kesinambungan harus jadi kata kunci untuk menjadi domain TNI AD," ungkap Moeldoko.

Isu politisi dibalik pergantian KSAD sempat mengemuka. Pasalnya, Presiden SBY sempat geram akan ulah politisi yang berusaha menyeret jenderal aktif ke dunia politik. Dia bahkan menyebut bahwa dalam upaya itu, dirinya disebut sebagai presiden kapal karam.

Istana telah membantah kabar adanya ketidaknetralan TNI dalam rotasi KSAD kali ini. Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga mengungkapkan bahwa pergantian Budiman ke Gatot lebih dikarenakan persoalan regenerasi.

Setelah KSAD dijabat oleh Letjen Gatot Nurmantyo, maka Jenderal Budiman akan kembali menjabat sebagai perwira tinggi di Mabes TNI hingga masa pensiunnya tiba pada September 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

PPP Klaim Terjadi Perpindahan 5.958 Suara ke Partai Garuda di Dapil Sulawesi Tengah

Nasional
Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Pernyataan Jokowi Bantah Bakal Cawe-cawe di Pilkada Diragukan

Nasional
Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Komnas KIPI Sebut Tak Ada Kasus Pembekuan Darah akibat Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Nasional
Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Menpan-RB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Dimulai Mei, CASN Juni

Nasional
Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Cak Imin Harap Kerja Sama Koalisi Perubahan Berlanjut pada Pilkada Aceh

Nasional
Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Kritisi Program Merdeka Belajar, Dompet Dhuafa Gelar Hardiknas Eduaction Forum 2024

Nasional
Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Prabowo Terima KSAL dan KSAU, Bahas Postur Pembangunan Angkatan

Nasional
PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

PKB, Nasdem, dan PKS Ingin Gabung Koalisi Prabowo, AHY: Enggak Masalah

Nasional
Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Dipilih 75 Persen Warga Aceh, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Nasional
Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Membangun Ekosistem Pertahanan Negara

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Sidang Sengketa Pileg, Hakim MK Heran Tanda Tangan Surya Paloh Berbeda

Nasional
Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Menpan-RB Anas: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

Nasional
Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com