Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron: Golkar Tak Boleh Disandera Elite Partai

Kompas.com - 23/07/2014, 18:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Bendahara Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, Golkar perlu melakukan evaluasi besar-besaran atas kegagalan mereka dalam Pemilu Presiden 2014. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu mengatakan, Golkar tidak boleh disandera oleh kepentingan elite partai tersebut.

Menurut Nusron, Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie telah gagal mencapai target perolehan suara dalam Pemilu Legislatif April 2014. Jumlah kursi yang diperoleh Golkar di DPR periode 2014-2019 berkurang 15 kursi dibanding periode 2009-2014.

Kegagalan itu berlanjut pada Pemilu Presiden 2014. Golkar tidak dapat mengajukan calon presiden maupun calon wakil presidennya sendiri. Koalisi yang dibentuk Golkar, dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, juga terkalahkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Nusron mengatakan, apa yang terjadi pada Golkar saat ini adalah elite partai hanya memperjuangkan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

"Golkar tidak boleh disandera oleh oknum pengurus, elite, dan kelompoknya sehingga kesannya menutup forum evaluasi dengan dalih dan argumen akal-akalan," kata Nusron dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Rabu (23/7/2014).

Nusron yang telah diberhentikan dari Golkar itu mengatakan, partai tersebut bukan milik ketua umum, sekretaris jenderal, maupun pengurus partai tersebut. Golkar sudah menjadi milik rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berpendapat bahwa evaluasi terhadap Golkar dapat dilakukan dengan menggelar musyawarah nasional pada tahun ini.

"Tidak ada yang harus ditunda atau dipercepat. Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran. Forum itu adalah munas lima tahun. Ingat ketika dilantik pengurus itu periodenya 2009-2014, bukan 2015," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com