Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Senior Golkar: Aburizal Menjerumuskan Golkar ke Dalam Jurang

Kompas.com - 23/07/2014, 12:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, kembali mengkritik sikap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia menilai keliru langkah Aburizal yang ikut mendampingi Prabowo Subianto saat menolak hasil Pemilu Presiden 2014.

Menurut Zainal, para kader Golkar di daerah banyak mempertanyakan mengapa Aburizal tampak lebih sibuk dibanding Hatta Rajasa yang menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Saat Prabowo menyampaikan sikap di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (22/7/2014), Hatta Rajasa tak mendampingi.

"Kenapa Aburizal kerajinan, cawe-cawe sama Idrus Marham (Sekjen Golkar), padahal Hatta tidak mendampingi," kata Zainal saat dihubungi, Rabu (23/7/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ketua Koordinator Pusat Eksponen Tri Karya Golkar itu menjelaskan, Aburizal membuat posisi partainya kini semakin rumit. "Posisinya semakin menyulitkan kami. Aburizal telah menjerumuskan Golkar ke dalam jurang," kata Zainal.

Zainal melanjutkan, kekecewaan terhadap Aburizal terus mengalir dari kader Golkar di daerah yang melampiaskannya dengan berkirim surat atau surat elektronik ke Posko Eskponen Ormas Tri Karya Golkar di Jakarta.

Bahkan, Zainal menyebut banyak pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar yang datang langsung ke posko tersebut untuk melampiaskan kekecewaannya terkait langkah politik Aburizal.

Dengan begitu, kata Zainal, langkah terbaik yang harus ditunjukkan Aburizal saat ini adalah menerima masukan untuk menggelar musyawarah nasional atau mengundurkan diri sebagai pimpinan Golkar. Posisi Golkar saat ini, menurut Bintang, hanya dapat diselamatkan dengan membentuk kepengurusan baru untuk bernegosiasi dengan pemerintahan selanjutnya.

"Posisinya sudah genting memaksa, dan sesuai aturan Golkar, hal ini memenuhi syarat munas luar biasa atau Aburizal mengundurkan diri," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo menganggap proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, ia menolak pelaksanaan pilpres dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. (baca: Ini Pernyataan Sikap Prabowo yang Menolak Pelaksanaan Pilpres 2014)

Para pengurus DPD I Golkar telah berkumpul di Jakarta untuk membahas usulan digelarnya musyawarah luar biasa untuk mengganti ketua umum. Namun, mereka menyatakan menolak usulan tersebut. (baca: DPD I Golkar Sepakat Tolak Lengserkan Aburizal Lewat Munaslub)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com