Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidanakan KPU, Prabowo-Hatta Dinilai Salah Langkah

Kompas.com - 21/07/2014, 18:51 WIB
Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com —
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, kubu Prabowo-Hatta salah langkah ketika memutuskan untuk memidanakan KPU. Menurut dia, ketidakpuasan akan hasil KPU seharusnya diadukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau tidak puas masih ada satu forum lagi yang namanya MK," tuturnya seusai menghadiri Pra-Muktamar PKB di Hotel Bali World, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (21/7/2014) sore.

Menurut pria yang akrab dipanggil Cak Imin ini, tak ada gunanya juga mendorong diulangnya pemilihan. Pasalnya, dalam beberapa pengalaman pemilihan ulang yang sudah digelar di sejumlah TPS, hasilnya sama dengan pemilihan sebelumnya.

Saat ini, lanjut dia, kubu Jokowi-JK sedang fokus untuk mempersiapkan langkah selanjutnya jika kemenangan berpihak. Menurut dia, koalisi tanpa syarat yang dibangun oleh pasangan Jokowi-JK membuka pintu untuk pihak mana pun yang ingin bergabung.

"Yang penting sudah jelas Jokowi-JK menang dan mari kita sukseskan dan kita bantu agar pemerintahan berjalan aman," ucapnya.

Selain itu, Cak Imin juga sempat mengapresiasi kebesaran hati Ketua Pemenangan Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD, yang diberitakan telah berani menyatakan kemenangan untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya kira Pak Mahfud, Pak Hanafi Rais, adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang gentleman dan menunjukkan ketokohan bahwa semua yang sudah jelas tidak usah diperuwet," kata Cak Imin.

Sementara itu, sebelumnya, Mahfud sempat membantah bahwa dia telah mengakui kemenangan Jokowi-JK. Menurut dia, ada pernyataannya yang dipelintir oleh media televisi swasta yang mewawancarainya saat itu.

"Ada statement saya yang dimuat tak lengkap oleh TV swasta sehingga menjadi tak utuh dan memberi kesan seakan-akan saya menyatakan Jokowi (Joko Widodo) sudah menang pilpres, dan Prabowo kalah," katanya di Jakarta, Minggu (20/7/2014) malam (baca selengkapnya: Mahfud Tuding Pernyataannya soal Hasil Pilpres "Dipelintir").

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com