Bawaslu: Pengawasan "Dropbox" Perlu Evaluasi Besar-besaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, ada beberapa catatan dari hasil pertemuan dengan panita pengawas luar negeri. Salah satu pembahasannya adalah evaluasi besar-besaran soal pengawasan dalam pemungutan suara melalui dropbox.

"Poinnya, memang melaksanakan pemilu luar negeri itu harus lebih siap. Karena banyak (yang harus disiapkan), salah satunya akurasi, soal timeline pelaksanaan, soal sosialisasi," ujar Daniel di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Soal sosialisasi, menurut Daniel, perlu dilakukan evaluasi, karena pemilih ada yang menetap di luar negeri, ada juga yang baru datang.

Selain itu, terkait administrasi, Daniel menjelaskan, penyelenggara luar negeri harus menulis secara rinci catatan peristiwa pada berita acara. Di berita acara, penyelenggara menjelaskan jalannya pemilu luar negeri.

Catatan rinci itu dinilai penting karena panwas luar negeri hanya ada di 29 dari 130 negara. Selain itu, saksi tidak melulu ada. Artinya, penyelenggara harus mengerti kode etik manajemen.

Daniel menambahkan, mengenai pemungutan surat suara melalui dropbox dan pos, sulit memastikan cara tersebut terukur. Pasalnya, mekanismenya terlihat seperti mengirimkan dropbox ke daerah yang tidak bertuan.

"Ini harus dievaluasi besar-besaran. Pengawasannya sulit soal akurasi itu. Mekanismenya lemah. Itu pun kalau ada pemilih. Mungkin perlu proses rekaman, basisnya rekaman CCTV. Tapi, kan itu mahal," jelas Daniel.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki dugaan adanya pelanggaran pemilu lewat dropbox atau pos yang terjadi di Malaysia.

Kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta KPU dan Bawaslu melakukan audit pada proses Pilpres melalui drop box dan pos di luar negeri. Pasalnya, mereka melihat ada berbagai kejanggalan, terutama dalam pilpres di Malaysia. (Suara lewat Pos dan "Drop Box" di Malaysia Janggal, Kubu Jokowi-JK Minta Audit)