Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Ruangan Khusus di Balik "Real Count" Jokowi-JK

Kompas.com - 15/07/2014, 19:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK memiliki sebuah ruangan khusus untuk merekapitulasi suara dari semua tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia. Di situlah, tim Jokowi-JK menghitung suara, mengumpulkan berbagai formulir C1, hingga mencatat berbagai dugaan kecurangan. Pada Selasa (15/7/2014) petang, sejumlah wartawan dipersilakan memasuki dapur TI yang terletak di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem itu.

Pantauan Kompas.com, ruangan itu menempati sebagian besar lantai 4 kantor DPP Partai Nasdem. Ruangan ini terletak bersebelahan dengan ruang Bendahara Umum. Penjagaan cukup ketat diberlakukan di area itu. Setidaknya, untuk masuk ke lantai empat, setiap orang harus menunjukkan identitas khusus kepada sekitar tiga orang penjaga di sana.

Wartawan pun hanya bisa mengabadikan gambar dari pintu masuk ruang TI dan tidak diperkenankan mendekat meski bersama dua pimpinan tim TI dan saksi, Djarot Saiful Hidajat dan Enggartiasto Lukita. Di dalam ruang TI itu, hamparan layar datar dan belasan unit komputer menjadi pemandangan yang paling mencolok. Layar datar yang dipasang di dinding-dinding ruangan ini menampilkan gambar Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK.

Di samping gambar itu, terdapat persen angka dan total suara masing-masing kandidat. Angka ini terus bergerak mengikuti input data yang terus dilakukan oleh tim. Djarot menceritakan, layar televisi ini berjumlah 33, menyesuaikan jumlah provinsi di Indonesia.

Kendati demikian, dia menuturkan, timnya juga memiliki rekapitulasi data setiap kabupaten. Hingga pukul 16.00, hasil real count menunjukkan perolehan suara Jokowi-JK sebesar 53,4 persen dan Prabowo-Hatta 46,54 persen.

"Kami setiap menitnya, bisa memasukkan 50.000 data didukung oleh 40 orang tim TI yang bekerja bergiliran 20 orang per 20 orang," ujar Djarot.

Data-data yang masuk ke ruang TI ini berasal dari koordinator lapangan yang disebar di seluruh Indonesia. Mereka melaporkan perolehan suara setiap TPS melalui pesan singkat, surat elektronik, hingga situs web khusus. Data kemudian masuk ke sistem TI pusat di Jakarta.

"Kami juga masukkan tidak hanya jumlah suara per TPS tetapi juga dokumen formulir C1. Ini yang akan menjadi pegangan kami untuk membandingkan scan C1 folio yang ada di KPU nanti," tutur Enggar.

Enggar mengaku, pekerjaan melakukan real count ini bukanlah pekerjaan mudah. "Ini luar biasa melelahkan dan menyita energi dan waktu. Tapi kami bersyukur banyak masyarakat yang membantu untuk menelusuri kecurangan terutama perbedaan jumlah suara dalam formulir C1 yang diunggah ke situs KPU," katanya.

Tim kampanye nasional Jokowi-JK menargetkan bisa merampungkan hasil rekapitulasi 100 persen suara pada tanggal 17 Juli mendatang. Saat ini, baru beberapa daerah saja yang rekapitulasinya sudah mencapai 99 persen, yakni Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Bangka Belitung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com