Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Marah Negara Industri Dunia Hanya Tebar Janji soal Pasar Karbon

Kompas.com - 05/07/2014, 22:34 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Jusuf Kalla bernada tinggi saat menyinggung soal komitmen negara-negara industri dalam menerapkan Protokol Kyoto. Menurut JK, negara-negara industri hanya bisa menebar janji. Sementara Indonesia, sebagai negara pemilik areal hutan yang luas, harus berjuang sendiri mengatasi efek gas rumah kaca akibat industri negara-negara maju itu.

"Indonesia pendukung utama Kyoto Protocol karena ini sangat penting bagi kelestarian lingkungan di daerah-daerah. Karena itu, Indonesia sangat mendukung itu," kata JK dalam debat kandidat terakhir di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7/2014).

JK menjawab pernyataan dari kompetitornya, calon wakil presiden Hatta Rajasa yang menanyakan efektivitas Kyoto Protocol dan cara mengatasi gas efek rumah kaca.

Menurut JK, Indonesia bahkan sempat protes karena Amerika Serikat sempat tidak mau ikut menandatangai perjanjian Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Protokol Kyoto mengikat negara-negara maju—yang rata-rata menjadi penyumbang terbesar gas rumah kaca dari aktivitas industri mereka—untuk menurunkan emisi gas penyebab pemanasan global tersebut sesuai dengan target tertentu. Hanya AS yang tidak meratifikasi perjanjian ini sejak awal.

JK mengungkapkan tidak hanya Amerika Serikat, tetapi negara industri lain juga tak mau menjalankannya. Hal ini, kata JK, membuat salah satu klausul perjanjian tentang perdagangan karbon tidak dijalankan.

Di dalam perdagangan karbon, memberikan kemungkinan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Mekanisme pasar yang diatur dalam Protokol Kyoto ini dapat terjadi pada skala nasional maupun internasional sejauh hak-hak negosiasi dan pertukaran yang sama dapat dialokasikan kepada semua pelaku pasar yang terlibat.

"Seperti kasus di Kalimantan, Australia hanya janji saja mau kasih 1 miliar dollar AS, tapi tidak mau bayar. Akhirnya, kita harus menjalankan itu dengan kekuatan sendiri," pungkas JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com