Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Konstitusional Orang Sakit, Warga Binaan, dan Difabel Harus Dijamin

Kompas.com - 02/07/2014, 17:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memastikan jaminan terhadap pemenuhan hak konstitusional kelompok rentan pada Pemilu Presiden 2014. Kelompok rentan yang dimaksud adalah pasien rumah sakit, warga binaan, dan penyandang disabilitas.

"Komnas HAM ingin memastikan negara, melalui penyelenggara pemilu telah memenuhi hak konstitusional kelompok rentan tersebut," ujar Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM Manager Nasution dalam jumpa pers di Kantor Komnas Ham, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Menurut Manager, penyelenggara pemilu belum menjadikan kelompok rentan sebagai mindset yang harus diutamakan. Akibatnya, pendataan terhadap kelompok rentan ini tidak diperlakukan sama seperti masyarakat pada umumnya. Penyelenggara pemilu juga tidak melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu kepada kelompok rentan tersebut dengan maksimal.

Manager meminta kepada penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, untuk melakukan pendataan ulang terhadap penduduk rentan yang belum ditetapkan dalam daftar pemilih tetap. Dia juga akan mendorong kerja sama dengan rumah sakit, kepolisian, dan lembaga-lembaga yang menaungi kelompok rentan agar membuka akses bagi KPU dalam penyediaan TPS khusus atau TPS kelilis guna memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pilpres 2014.

"Berdasarkan pengalaman, tidak ada perubahan signifikan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana. Ini sangat dibutuhkan teman-teman berkebutuhan khusus tersebut," kata dia.

Dalam rangkaian pelaksanaan Pilpres 2014, Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan pemilu pra-pilpres yang dilakukan di 13 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darusallam, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Dalam pantauan tersebut, ditemukan potensi terhadap pelanggaran hak konstitusional yang cukup masif terhadap kelompok rentan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com