Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Orde Baru Itu Sejarah, Sekarang Zamannya Jokowi

Kompas.com - 02/07/2014, 13:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Calon wakil presiden Jusuf Kalla menilai konsep Orde Baru yang "dijual" kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah tak relevan lagi diterapkan di Indonesia. Menurut Kalla, Orde Baru kental dengan nuansa otoriter dan rentan memancing kegaduhan sosial politik jika kembali diterapkan di Indonesia saat ini.

"Orde Baru itu bagian dari sejarah bangsa, dan orde itu sesuai zamannya. Tahun sebelumnya otoriter, sekarang demokratis, Anda enggak mungkin meng-copy Orde Baru ke 2014 ini, itu merusak," kata Kalla di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2014).

Menurut Kalla, Orde Baru hanya berhasil dijalankan pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Namun, sekarang zaman telah berubah dan rezim Orde Baru telah mendapat penolakan besar dari seluruh lapisan masyarakat.

Kalla melanjutkan, saat ini publik lebih mudah menerima pemimpin yang demokratis. Ia menilai capres Joko Widodo (Jokowi) memenuhi kriteria pemimpin yang demokratis dan merakyat itu.

"Pak Harto hebat di zamannya, tapi tidak sekarang. Kalau Anda otoriter, Anda akan dilawan. Sekarang zamannya Jokowi," pungkas politisi senior Partai Golkar itu.

Sebelumnya, juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, menegaskan bahwa pihaknya hanya akan mengambil dan mengaplikasikan sisi baik dari Orde Baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com