Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Ingin Membubarkan, PKS Kini Takluk dengan Ide Prabowo Perkuat KPK

Kompas.com - 01/07/2014, 18:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kontradiksi antara sikap Partai Keadilan Sejahtera yang ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa dulu dengan ide yang dimunculkan calon presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat KPK dinilai tak lagi menjadi masalah. Anggota tim sukses Prabowo-Hatta, Habiburokhman, menyatakan bahwa kini PKS mendukung usulan Prabowo itu.

"Dokumen visi dan misi program adalah dokumen sah dan resmi yang telah disepakati oleh semua partai koalisi. Jadi, PKS sudah setuju," ujar Habiburokhman dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Dia menjawab pertanyaan dari moderator Ray Rangkuti tentang kontradiksi sikap PKS dengan cita-cita Prabowo untuk memperkuat KPK. Habiburokhman berdalih, sikap PKS sebenarnya bukan menginginkan pembubaran KPK, tetapi ingin agar kepolisian dan kejaksaan juga sama kuatnya.

Di sisi lain, Habiburokhman bahkan mengatakan, komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi sudah dilakukan dari orang-orang sekitarnya. Apabila ada indikasi bahwa orang dekatnya melakukan korupsi, maka Prabowo akan langsung menjauhkannya.

"Dulu ada anggota parlemen dari kami (Gerindra) yang kemudian dikoreksi oleh Ketua Wanbin karena mengeluarkan pernyataan yang menyerang KPK. Keluarkan pernyataan saja, sudah kami koreksi dan sudah kami ingatkan sebagai teman," imbuh Habiburokhman.

Sebelumnya, politisi PKS, Fahri Hamzah, sempat menjadi bahan perbincangan setelah mengusulkan pembubaran KPK pada Oktober 2011. Menurut Fahri, yang ketika itu menjadi Wakil Ketua Komisi III, tidak ada lembaga yang superbody dalam negara demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com